DPR Soroti Status Stateless Nur Amira, Dideportasi RI dan Malaysia

Seorang perempuan di Sumatera Barat (Sumbar), Nur Amira (37), mengalami kondisi tanpa kewarganegaraan hingga dideportasi Indonesia dan Malaysia.

Orangtua tunggal yang berdomisili di Kota Payakumbuh, Sumbar itu bolak-balik dideportasi Indonesia dan Malaysia karena status kewarganegaraannya tak diakui dua negara berjiran itu alias stateless. Saat ini dia berada dalam tahanan Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Sumbar.

Kondisi ibu beranak satu itu pun disorot anggota DPR.

Dalam kunjungan kerjanya, Anggota Komisi XIII DPR RI asal Sumbar, M Shadiq Pasadigoe meminta instansi terkait mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus kewarganegaraan yang dialami Nur Amira tanpa mengabaikan prosedur negara.

Lihat Juga : Titiek Soeharto Sebut MBG Tak Perlu Disetop Selama Evaluasi

"Saya berharap kasus Nur Amira dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan tanpa mengabaikan aturan dan peraturan negara," kata Shadiq di Padang, Sumbar, Rabu (8/10).

Dia pun mengaku telah menemui langsung Nur Amira yang kini ditahan di ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam. Dalam pertemuan itu, Shadiq meminta agar Nur Amira  bersabar karena saat ini imigrasi sedang memproses sejumlah dokumen.

"..'Ibu bersabar. Semua sedang diproses sesuai aturan negara kita. Insyaallah setelah ini akan dilanjutkan prosesnya di Medan dan pihak kedutaan'...," kata Shadiq mengulang perkataannya kepada Nur Amira.

"Mudah-mudahan setelah selesai, Ibu bisa kembali berkumpul dengan keluarga," sambung eks Bupati Tanah Datar tersebut mengulang kalimatnya kepada Nur Amira.

Selain itu, Shadiq juga mengaku sudah bertemu langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sumbar, dan berharap kasus kewarganegaraan yang dialami Nur Amira bisa diselesaikan dengan bijaksana.

Lihat Juga : MUI Ajak Bangsa Indonesia Tolak Normalisasi dengan Israel

Putri tunggal Nur Amira

Pada kesempatan itu, dia pun berjanji akan menanggung biaya pendidikan anak semata wayang Nur Amira, Zahira (15). Hal itu disebut disampaikan ketika menemui langsung zahira di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Bersabarlah, Nak. Terus semangat belajar. Saya akan bantu biaya sekolah bahkan sampai kuliah nanti, yang penting rajin dan tetap bersemangat," kata dia mengulang kalimat kepada Zahira.

Setelah berpisah dengan ibunya yang ditahan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Zahira kini menumpang di rumah warga atau tempat orang tuanya dulu sempat bekerja sebelum mendekam di ruang detensi.

Saat menemui Zahira, Shadiq Pasadigoe memotivasi dan memberikan dukungan penuh agar pelajar sekolah menengah pertama (SMP) tersebut tetap kuat dan semangat belajar, meskipun sedang menghadapi ujian berat yakni terpisah dengan orang tuanya.

"Insyaallah kami akan bantu semua proses ini. Bersabarlah, nak," ujar Shadiq kepada Zahira.

Sementara itu, Zahira mengaku bahagia dan terharu setelah Shadiq menemui dan memberikan motivasi serta berjanji membantu permasalahan yang sedang dihadapi orang tua tunggalnya.

Shadiq menegaskan apa yang dilakukannya merupakan bagian dari fungsi Komisi XIII yang salah satunya membidangi hak asasi manusia (HAM), keimigrasian dan pemasyarakatan.

Pernyataan Kanwil Imigrasi Sumbar

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumbar, Nurudin menyampaikan langkah-langkah penanganan yang telah dan akan diambil oleh pihak imigrasi terkait kasus yang dialami Nur Amira.

"Semua proses sedang berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan yang berlaku. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan ini berjalan dengan baik," kata Nurudin.

Lebih lanjut, Nurudin menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan serta siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI untuk mencari solusi terbaik atas kasus kewarganegaraan Nur Amira.

"Kami siap membantu langkah-langkah penyelesaian berikutnya dan sangat menghargai perhatian Bapak Shadiq terhadap persoalan ini," tambahnya.

Lihat Juga : Jejak Pertemuan Jokowi dan Prabowo Setelah Pergantian Pemerintahan