Revisi UU BUMN Hapus Pasal Direksi Bukan Penyelenggara Negara

Komisi VI DPR RI menyetujui laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait dengan revisi UU BUMN. Salah satu poin revisi adalah penghapusan ketentuan direksi, komisaris BUMN bukan penyelenggara negara.

"Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara," dikutip dari poin kelima dari 11 poin revisi.

Lihat Juga : Dasco Sebut Status Pejabat BUMN Bakal Dikaji Ulang di Revisi UU BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan dengan dihapusnya ketentuan itu, maka pejabat BUMN adalah penyelenggara negara.

"Pasal itu sudah dihilangkan, otomatis dengan pasal itu dihilangkan kan pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara," kata Andre kepada di kompleks parlemen, Jumat (26/9).

Dengan status sebagai penyelenggara negara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas wajib lapor LHKPN. Mereka juga merupakan subjek tindak pidana korupsi yang bisa diproses.

"Kalau mereka penyelenggara negara, maka tentu mereka tentu akan kembali wajib lapor LHKPN. Mereka menjadi subjek tindak pidana korupsi yang bisa diproses," kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman saat dihubungi.

Penjelasan soal kewajiban penyelenggara negara itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN,

Mengutip website resmi KPK, dijelaskan berdasarkan Bab I Pasal 1 UU itu, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara berdasarkan UU tersebut harus bersedia diperiksa dan melaporkan kekayaannya dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dan setelah menjabat.

Lihat Juga : KPK: Sejumlah Pasal di UU BUMN Batasi Wewenang Usut Korupsi