JPPI Kritik Keras MBG Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik anggaran besar bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). JPPI menyoroti DPR yang mengesahkan RAPBN 2026 dan menempatkan MBG sebagai salah satu prioritas terbesar, dengan anggaran mencapai Rp335 triliun, di mana Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan keputusan DPR yang memuluskan usulan pemerintah ini bukan sekadar kebijakan keliru, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan sekaligus memporak-porandakan sektor pendidikan nasional.

"Anggaran pendidikan ini seharusnya digunakan murni untuk kebutuhan dasar Pendidikan pendidikan, bukan dialihkan untuk program "makan-makan". Setelah dipangkas Rp 223 triliun, anggaran pendidikan tinggal 14 persen dari total APBN, jauh di bawah amanat konstitusi 20 persen," kata Ubaid dalam keterangannya dikutip Rabu (24/9).

Lihat Juga : MBG Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun saat Ribuan Siswa Keracunan

Selain itu, Ubaid mengatakan langkah itu juga mengabaikan hak anak atas pendidikan. Ia mengungkit janji pemerintah yang berdalih anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp757,8 triliun. Namun menurutnya, kenaikan itu semu.

"Karena ratusan triliun tersedot untuk program MBG, bukan untuk menjamin dan melindungi hak anak atas Pendidikan," ujarnya.

Ubaid pun mengatakan bahwa langkah ini telah menggeser kebutuhan dasar pendidikan bagi anak. Ia menyebut JPPI mengakui kebutuhan gizi anak memang penting. Namun, ia menyatakan hal fundamental yang merupakan kebutuhan dasar pendidikan yang hingga kini juga belum terpenuhi.

Lihat Juga : Kepala BGN soal Desakan MBG Disetop: Tunggu Arahan Presiden

Ubaid mengatakan saat ini ada lebih dari 60 persen bangunan sekolah dasar dalam kondisi rusak, jumlah sekolah menengah juga masih sangat kurang, sarana penunjang sekolah masih sangat minim, dan masih ada jutaan guru yang belum tersertifikasi dan belum sejahtera.

"Ini semua harus didahulukan karena bagian dari kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi yang harus dipenuhi dan diprioritaskan," ucap dia.

Lihat Juga : Desakan Menguat, Pemerintah Diminta Setop dan Evaluasi Program MBG