Koalisi Masyarakat Sipil Desak MBG Disetop Sementara: Evaluasi Total

Koalisi Kawal MBG meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) untuk kemudian mengambil langkah evaluasi total program ambisius Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Eva Nurcahyani mengatakan program ini harus dihentikan dulu agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Lihat Juga : Kepala BGN soal Keracunan MBG di Cipongkor: Hanya Keteledoran

"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (23/9).

Eva menilai pelaksanaan MBG sejauh ini memiliki tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas. Menurutnya, MBG ini berulang kali merugikan masyarakat buntut maraknya kasus keracunan.

"Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orangtua dan kelompok masyarakat sipil," ucapnya.

Eva menekankan bahwa evaluasi total itu sangatlah penting untuk memastikan perencanaan program yang lebih matang dengan mekanisme pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel ke depan.

"Serta memastikan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elite," ucap dia.

Lihat Juga : Korban Keracunan MBG Bandung Barat Jadi 301, Pemkab Berencana KLB

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji juga menyatakan hal senada. Ia meminta program MBG dihentikan dulu.

"Saatnya untuk dihentikan sekarang juga, lakukan evaluasi total," ucap Ubaid.

Ubaid mengatakan evaluasi terhadap program MBG penting untuk dilakukan. Ia berpendapat sistem hingga tata kelola MBG bermasalah.

"Kesalahan lagi-lagi bukan di level dapur tapi di level BGN, sistem di atas dan tidak ada yang bisa mengendalikan BGN kecuali presiden. Karena ini program kesayangan presiden," ujarnya.

Kasus keracunan menimpa penerima manfaat program MBG belakangan tengah menuai sorotan. JPPI mencatat lonjakan drastis kasus yang mencapai lebih dari seribu hanya dalam waktu sepekan.

Pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.

Lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.