Puan Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028: Saya Belum Dengar Dasarnya

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku akan melihat kajian dari pemerintah menyusul rencana Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Puan mengaku belum melihat laporan resmi dari rencana tersebut, termasuk dasar aturannya.

"Baru akan dilaporkan, jadi saya belum mendengar dasarnya," kata Puan di kompleks parlemen, Senin (22/9).

Lihat Juga : Apa Itu Ibu Kota Politik yang Bakal Diemban IKN pada 2028?

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima. Dia mengaku belum mengetahui dasar penggunaan istilah ibu kota politik bagi IKN.

Bimo, sapaan akrabnya mengaku akan memanggil pemerintah untuk mengkaji hal itu dalam waktu dekat. Dia menduga Presiden memiliki alasan subjektif yang tak diatur dalam UU IKN lewat istilah tersebut.

"Tapi saya melihat ada kehendak subjektif Pak Prabowo untuk lebih menempatkan pada satu posisi yang pas, untuk ibu kota ke depan," kata Bimo.

"Segera saja tanyakan pada mitra kami, yang paling tepat Kemendagri," kata dia lagi.

Lihat Juga : Isi Perpres Prabowo soal IKN jadi Ibu Kota Politik 2028

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang salah satunya IKN sebagai ibu kota politik di 2028.

Perpres tersebut memuat tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028...," demikian yang tertulis dalam Perpres.