Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta agar aparat penegak hukum bersikap objektif terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang.
Menurut Herman, aparat tak perlu memaksakan jika tak ada unsur tindak pidana. Begitu pula sebaliknya, aparat harus bertindak dengan adil jika menemukan unsur pidana yang dilakukan siapapun.
"Kalau enggak ada indikasi ya jangan dibuat-buat. Tapi kalau memang ada indikasi ya silakan tegakkan hukum seadil-adilnya," kata Hero, sapaan akrabnya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu ia sampaikan menjawab pernyataan wartawan terkait isu dugaan pidana yang dilakukan youtuber Ferry Irwandi.
Hero mengaku menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia meyakini aparat kepolisian memiliki penilaian. Namun, dia mengingatkan agar aparat juga tidak tebang pilih.
"Saya kira di mata hukum kan semua memiliki kesamaan. Semua memiliki hak dan perlakuan hukum yang sama. Itulah hukum tidak tebang pilih," katanya.
Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring mengaku menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.
Temuan itu, menurut Juinta, berdasarkan hasil patroli siber yang kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).
Empat komandan personel TNi hadir pada kesempatan itu. Mereka yakni Danstsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'ruf.
![]() |