Kematian Affan Ojol, Demo Panas DPR dan Pentingnya Empati Wakil Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta harus peka dan tidak boleh lagi mengabaikan kemarahan rakyat. Sejumlah desakan muncul agar wakil rakyat di Senayan itu harus lebih arif lagi dalam bertutur dan mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas terhadap rakyat.

Demonstrasi besar yang dilakukan rakyat namun direspons secara represif polisi harus menjadi alarm untuk memperbaiki kinerja DPR. Terlebih, kemarahan rakyat tersebut berakibat pada tewasnya salah seorang sopir ojek online (ojol), Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Hari ini, bertepatan dengan hari lahir DPR, harus dijadikan renungan atau pelajaran untuk tidak lagi serampangan dalam bertutur dan bekerja yang mengakibatkan kemarahan rakyat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti kedekatan dengan pemerintah membuat DPR kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Kata dia, DPR nyaris tidak melihat rakyat lagi karena memilih satu jalan dengan pemerintah.

"Untuk loyalitas yang cenderung buta dari DPR kepada pemerintah itu, tunjangan perumahan dan tunjangan-tunjangan lain diberikan kepada wakil rakyat. Ketika kementerian/lembaga, pemerintah daerah harus dipaksa melakukan efisiensi, hanya DPR yang tetap bisa tertawa karena anggaran Mereka tetap full," kata Lucius kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/8).

Lihat Juga : Ucapan Gus Dur soal 3 Polisi Jujur Viral Lagi Buntut Kematian Affan

Ketidakpekaan itu tidak hanya terlihat dari pernyataan beberapa anggota DPR, namun juga tindak tanduk beberapa hari terakhir ini.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang seharusnya menjadi instrumen utama DPR, ketidakpekaan itu terlihat sejak revisi UU TNI, BUMN hingga Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada awal tahun ini.

"Mereka mengabaikan begitu saja aspirasi publik dengan melakukan pembahasan kilat RUU-RUU itu," kata Lucius.

Ketidakpekaan lain juga terlihat dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan.

Kenikmatan mendapatkan uang dari tunjangan tanpa harus terkena pemotongan disebut mengikat DPR dengan Pemerintah, sehingga suara dan jeritan rakyat pun tak mampu ditangkap oleh telinga wakilnya di parlemen.

Lucius bilang kekecewaan terhadap DPR yang sudah sejak awal periode cenderung mengabaikan rakyat mencapai puncaknya sejak ada pernyataan bernada bangga sekaligus mengecek rakyat dengan menyebut gaji anggota DPR di atas Rp100 juta per bulan.

Lihat Juga : Massa Ojol Kembali Menyemut di Depan Mako Brimob Kwitang

Separuh dari pendapatan itu datang dari subsidi perumahan anggota sebagai pengganti rumah dinas.

"Menyusul adegan joget-joget dan pernyataan-pernyataan tak pantas anggota yang membela diri di hadapan rakyat yang mengkritik tunjangan mereka," imbuhnya.

Bahkan, lanjut Lucius, demi menikmati tunjangan tersebut, DPR tidak peduli dengan rakyat yang marah atas pendapatan timpang.

"Jadi, bisa dikatakan ya sejak awal periode DPR sekarang, aura ketidakpekaan mereka memang sudah terlihat. Tak ada upaya dari DPR untuk menjadi pejuang aspirasi di hadapan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dan akhirnya pecahlah kemarahan rakyat saat ini," tandasnya.

DPR tidak peka rakyat

Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah 'Castro' mengkritik keras DPR yang tidak peka akan kemarahan dan situasi sulit yang dihadapi rakyat.

Alih-alih mendorong agar pemerintah berupaya mengeluarkan rakyat dari situasi sulit, kata dia, DPR justru memperparah kondisi tersebut.

Lihat Juga : Sahroni Dicopot dari Komisi III Usai Viral Kritik Pedemo di DPR

"Bagaimana mungkin anggota-anggota DPR tiba-tiba meminta tunjangan lain? Itu kan semacam ironi, bahkan sudah bukan ironi lagi bagi saya itu, tetapi sudah menjadi hal yang sangat memalukan," katanya.

Dia mengatakan DPR seolah tidak paham bahwa permintaan kenaikan tunjangan tersebut sama saja dengan mengambil atau menjarah pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

"Padahal kan kalau kita lihat konsep keterwakilan itu atau lembaga perwakilan, harusnya yang menjadi budak dan tuan yang mana sebenarnya? Kan harusnya DPR, anggota-anggota DPR adalah budaknya. Pembayar pajak adalah tuannya. Nah, bagaimana mungkin justru nasib dari tuannya itu justru memperhatinkan," ucap dia.

"Pengangguran di mana-mana, lapangan pekerjaan yang semakin kecil. Enggak ada akses terhadap kesejahteraan. Di tengah situasi semacam ini, justru anggota DPR mendapatkan kenaikan tunjangan," sambungnya.

Dia pun menganggap tuntutan untuk membubarkan DPR menjadi sangat wajar. Sebab, tak ada empati dari wakil rakyat atas situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Jadi, kalau belakangan muncul isu pembubaran DPR sebenarnya itu hal yang bisa kita maklumi karena kekecewaan atau ekspresi verbatimnya publik yang begitu sangat kecewa terhadap DPR. Bagaimana mungkin situasi seperti sekarang mereka justru meminta kenaikan gaji. Bahkan, ini bukan lebih dari cukup lagi gaji dan tunjangan yang selama ini mereka dapatkan," tutur Castro.

"Itu justru berpuluh-puluh bahkan ratusan kali lipat. Jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Lihat Juga : Mahfud MD: Biang Masalah Bukan Pendemo atau Aparat, tapi Pejabat Korup