Puan soal Riuh Kritik Rumah DPR Rp50 Juta: Kalau Berlebihan Dievaluasi

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons ramai kritikan masyarakat soal tunjangan rumah anggota dewan Rp50 juta setiap bulan.

Puan mengklaim DPR RI tetap memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi jika ada yang dianggap berlebihan.

"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (21/8).

Lihat Juga : DPR Buka Suara soal Isu Gaji Anggota Naik hingga Rp100 Juta

Lebih lanjut, Puan mengklaim tunjangan rumah anggota dewan Rp50 juta setiap bulan sudah melalui kajian. Ia juga mengklaim besaran itu mempertimbangkan harga sewa rumah di Jakarta.

"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta," kata Puan 

Puan mengatakan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan selain tambahan tunjangan rumah tersebut. Ia menyebut tunjangan diberikan karena anggota DPR pada periode ini tak mendapatkan fasilitas rumah jabatan.

"Sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara," katanya.

Anggota DPR Periode 2024-2029 mendapatkan fasilitas berupa tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut nilai tunjangan rumah itu tak ditetapkan secara asal. Nilai itu ditetapkan lewat administrasi formal dengan Kementerian Keuangan.

Lihat Juga : DPR: Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan Sudah Make Sense