DPRD Parepare Ungkap Kenaikan PBB Melonjak Hingga 800 Persen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap ada pajak bumi bangunan (PBB) warga yang melonjak hingga 800 persen.

Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkot Parepare untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Soal kenaikan PBB warga hingga 800 persen itu diungkap dalam rapat badan anggaran DPRD bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), Selasa (19/8).

DPRD Parepare pun meminta agar Pemkot menyesuaikan kebijakan PBB dengan surat edaran Mendagri.

"Dalam rapat ini, kami minta kepada BKD untuk meninjau kembali (kenaikan PBB). Dan ada kan (surat) edaran Mendagri kemarin itu, ya kita harus menyesuaikan," ungkap Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, seperti dikutip dari detikSulsel.

Lihat Juga : Kemendagri Catat 104 Daerah Naikkan PBB, Tito Minta Evaluasi

Yusuf menerima keluhan warga yang PBB-nya naik hingga 800 persen, di mana ada masyarakat yang sebelumnya bayar Rp400 ribu kini naik menjadi Rp4 juta.

"Kami temukan di lapangan itu persentasenya naik itu ada yang sampai 800 persen. Bayangkan saja, bagaimana orang tidak kaget kalau Rp400 ribu dia bayar, tiba-tiba langsung bayar Rp4 juta lebih," ujarnya.

Dia mengatakan, DPRD tidak ingin Parepare terjadi gejolak warga seperti yang terjadi di daerah lain. Atas dasar itu Pemkot Parepare dimintanya segera mencari solusi.

"Karena ini (kenaikan PBB) kan sudah menjadi perhatian memang secara nasional. Karena ada peristiwa kemarin di Pati. Kita tidak inginkan kejadian itu terjadi di Parepare. Ya Bone kan sudah mulai," katanya.

DPRD Parepare pun meminta Pemkot untuk segera membuka posko pengaduan PBB di setiap kelurahan. Sehingga warga bisa mendapatkan solusi dan informasi terkait tagihan PBB.

"Kita minta supaya setiap kelurahan ini ada pos-pos untuk pengaduan masyarakat. Supaya nanti itu menjadi jembatan untuk menghubungkan antara pembayar PBB dengan BKD, sehingga ada solusi ya," jelasnya.

Lihat Juga : Anies soal PBB: Tempat Tinggal Hak Asasi, Jangan Dipajaki

Dia melanjutkan, DPRD bahkan siap merevisi perda terkait pajak daerah jika warga kesulitan dengan kenaikan PBB. Namun, sebelum itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada Pemkot untuk mencari solusi terkait keluhan kenaikan PBB.

"Jangankan direvisi, mencabut saja aturan ini saya kira itu memungkinkan demi kepentingan masyarakat. Atau mau direvisi, ya kita bisa. Kita kasih kesempatan mereka (Pemkot) untuk memperbaiki," kata dia.

Sebelumnya seorang warga bernama Yakorina mengeluhkan pembayaran PBB yang melonjak hingga 453 persen.

Yakorina mengaku kesulitan membayar tagihan PBB-nya itu karena melonjak tinggi dari tahun sebelumnya. Dia mengatakan lahan itu milik ayahnya yang merupakan seorang pensiunan ASN.

"Berat sekali. Apa lagi pemiliknya Bapak saya seorang pensiunan," katanya.

Lihat Juga : Polisi Tangkap 62 Orang Saat Bentrokan Tolak PBB di Bone

Merespons hal tersebut, Kepala UPTD PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Parepare Alamsyah menjelaskan kenaikan PBB dipicu nilai jual objek pajak (NJOP) tanah yang naik. Dia mengatakan nilai jual tanah di Parepare semuanya naik.

"Jadi terkait dengan kenaikan nilai bayar (PBB) ya, itu karena adanya perubahan NJOP khusus untuk tanah. Kemudian NJOP dikelompokkan dengan tarif PBB, sehingga ada yang naik dan turun," jelasnya.

Dia mengungkapkan, SPPT yang ada di Parepare berjumlah 51.183. Dari angka itu sebanyak 9.000 yang PBB-nya mengalami kenaikan dan selebihnya tetap hingga ada yang turun.

"Itu ada yang naik, ada yang turun. Kalau kita mau simpulkan ada sekitar 9.000 yang naik. Besarnya 17,7 persen," kata dia.

Lihat Juga : Tiga Camat Diperiksa DPRD soal Keputusan Bupati Pati Naikkan PBB

Baca berita lengkapnya di sini.