Aliansi BEM Surabaya Kibarkan Bendera One Piece di Gedung DPRD Jatim

Ratusan Mahasiswa Surabaya dari Aliansi BEM Surabaya melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime One Piece pada Jumat (15/8).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya itu tiba di depan Gedung DPRD Jatim kemudian sejumlah orang bergantian melakukan orasi di atas mobil komando.

Salah satu orator terlihat mengibarkan bendera One Piece di atas mobil komando. Tak hanya itu, seorang mahasiswa yang menjadi peserta aksi juga mengibarkannya.

Lihat Juga : Puan Singgung Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece di Sidang MPR

Koordinator Aliansi BEM Surabaya Nasrawi mengatakan pengibaran bendera One Piece itu merupakan bentuk protes serta respons mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah belakangan.

"Tujuan kami, sebentar lagi kan merayakan 17 Agustusan, ini merupakan bentuk protes teman-teman bahwa kemerdekaan ini hanya omong kosong [tanpa keadilan]," kata Nasrawi di lokasi aksi.

Nasrawi menyebut mahasiswa merasa kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat. Dia mencontohkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tak kunjung dibahas.

"Jadi bendera One Piece ini merupakan respon ketidakpuasan mahasiswa yang mewakili masyarakat, atas dinamika atau carut-marutnya kebijakan pemerintah saat ini," ujarnya.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) itu menyebut ada sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi saat mendatangi Kantor DPRD Jatim.

Mereka menuntut segera diadakan penyusunan ulang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan memenuhi pelibatan partisipasi publik yang bermakna dan tidak terburu-buru.

Lihat Juga : Wamen HAM Sebut Tak Akan Ada Lagi Razia Bendera dan Mural One Piece

Selanjutnya mahasiswa juga menolak adanya penulisan ulang sejarah Indonesia secara total, karena mengesampingkan beberapa kejadian bersejarah di Indonesia.

"Kami menuntut penegakan keadilan terhadap korban HAM (Hak Asasi Manusia) 1998 dan 1999, serta menuntut agar Presiden (Prabowo Subianto) meminta maaf terhadap korban HAM," tutupnya.