Prabowo: Silakan yang Berada di Luar Pemerintahan, Kita Butuh Kritik

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan pemerintah butuh kritik dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).

Lihat Juga : Prabowo Ingin Tambah Fakultas Kedokteran di Indonesia

"Silahkan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih. Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik," kata Prabowo.

Prabowo meminta pihak-pihak di luar pemerintahan untuk tidak berhenti memberi kritik, meski menurutnya, kritik yang disampaikan terkadang menyesakkan.

"Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga, tapi tidak ada masalah jangan berhenti kritik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan Indonesia bisa disebut gagal sebagai negara merdeka jika rakyat tidak sejahtera. Ia pun meminta semua pihak bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat.

"Rakyat harus sejahtera, kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka, kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtrera, karena itu marilah kita bekerja sama, kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita," ujarnya.

Dalam pidato, Prabowo juga mengklaim berhasil mencegah kerugian negara melalui efisiensi anggaran. Ia menekankan efisiensi ini sejalan dengan yang diperintahkan Pasal 33 Ayat 4 Undang-undang Dasar (UUD) RI.

"Di 2025 ini telah identifikasi dan selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kita, kami lihat rawan diselewengkan," kata Prabowo.

Lihat Juga : Prabowo Singgung Empat Kali Kalah Pemilu: Bukti Demokrasi Berjalan

Menurut agenda yang diperoleh, pidato pertama disampaikan pada pukul 10.00 WIB. Prabowo menyampaikan laporan hasil kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan hampir 10 bulan.

Sementara itu, pidato kenegaraan kedua akan disampaikan pada pukul 14.57 WIB. Dalam pidato kedua ini, Prabowo akan menyampaikan pengantar atau keterangan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.