Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini menggelar aksi besar terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, meski kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dibatalkan kepala daerah tersebut.
Koordinator massa menyatakan diperkirakan akan ada hingga 100 ribu orang yang akan ikut aksi unjuk rasa tersebut. Dia menyebut tuntutan massa bukan cuma karena kenaikan PBB--yang akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.
Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, mengatakan aksi hari ini tetap akan digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia membeberkan di antaranya kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.
"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujarnya, Selasa (12/8) seperti dikutip dari detikJateng.
"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.
Selain itu, gelombang donasi terus berdatangan di posko aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjelang demopada Rabu pekan ini.
Teguh mengatakan kemarin, Selasa (12/8), pihaknya menerima sumbangan hingga ribuan kardus air mineral. Air minum ini nantinya akan diletakkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.
Pihaknya memperkirakan ada sekitar 100 ribu massa yang akan hadir demo besok.
"Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita," ujarnya.
Ribuan aparat gabungan akan mengawal keamanan saat aksi Masyarakat Pati Bersatu di Pati hari ini.
Polresta Pati menyatakan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang digelar massa untuk mempotes Bupati Pati, Sudewo itu.
Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.
"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," kata Kepala Polresta Pati Kombes POl Jaka Wahyudi di Pati, Selasa (12/8).
Jaka Ia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.
"Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan," tegas perwira menengah Polri itu.
Selain itu, dia menyatakan Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan.
Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.
Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Dia menyatakan seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.
"Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum," ujarnya.
Sudewo menduga aksi warga Pati saat ini ditunggangi kepentingan politik.
Menurutnya tuntutan menaikkan kenaikan PBB 250 persen telah dibatalkan. Kemudian juga kebijakan lima hari sekolah kembali ke enam hari. Dari hal itu, Sudewo kemudian menyimpulkan jika massa diduga ditunggangi kepentingan politik.
"Tapi kenyataannya masih seperti itu [melakukan aksi]. Berarti saya menyimpulkan itu tidak murni, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik," kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8) malam.
Akhir pekan lalu, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengatakan Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo buntut rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen.
Hal itu disampaikan langsung Sudaryono melalui akun Instagram resmi miliknya, pada Sabtu (9/8) kemarin.
Dia yang juga Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan isu kenaikan PBB hingga 250 persen telah mendapatkan atensi langsung dari Prabowo. Ia menyebut Prabowo telah memerintahkan Sudewo--yang juga kader partainya--agar membatalkan kebijakan tersebut.
Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut juga telah diikuti Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dia lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.