2 Anggota DPR Diduga Pakai Uang CSR BI Buat Bangun Showroom & Restoran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua orang mantan anggota Komisi XI DPR RI yakni Satori dan Heri Gunawan menggunakan uang miliaran rupiah hasil dugaan korupsi untuk membangun showroom hingga rumah makan.

Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang miliaran tersebut digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadinya.

Teruntuk Satori, dia diduga menerima total Rp12,52 miliar. Rinciannya sejumlah Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.

Lihat Juga : KPK Duga Hergun dan Satori Terima Rp28 Miliar di Kasus CSR BI-OJK

Anggota DPR Fraksi NasDem ini diduga menggunakan uang salah satunya untuk membangun showroom.

"ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti: deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (7/8) malam.

Sementara untuk Heri Gunawan, dia disebut menggunakan uang diduga hasil korupsi satu di antaranya untuk membangun rumah makan. Anggota DPR Fraksi Gerindra ini diduga menerima total Rp15,86 miliar dari korupsi dimaksud.

Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Lihat Juga : KPK Umumkan 2 Anggota DPR Tersangka CSR BI: Satori dan Heri Gunawan

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelas Asep.

Asep menerangkan dana sosial yang diterima kedua tersangka dari BI dan OJK langsung disalurkan kepada 4 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Heri Gunawan dan 8 yayasan yang dikelola Rumah Aspirasi Satori.

Selain kepada BI dan OJK, Heri Gunawan dan Satori diduga juga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya, melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.

"Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial," ungkap Asep.

Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Keduanya juga dikenakan Pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Belum ada keterangan dari Satori dan Heri Gunawan terkait penetapan tersangka ini.

Lihat Juga : KPK Ungkap Alasan Deputi Gubernur BI & Sekretaris Fraksi PDIP Mangkir