DPR Ingatkan Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI Tak Jawa Sentris

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengingatkan proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan tak Jawa sentris atau mengutamakan masyarakat di Pulau Jawa.

Menurut Lalu, proyek penulisan ulang sejarah harus mengakomodir semua babak sejarah dan tokoh di seluruh Indonesia. Lalu menyebut pihaknya akan mengawasi khusus soal itu itu lewat tim supervisi bersama Komisi III DPR.

"Dan kita cek mana yang sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek," kata Lalu di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan tim supervisi DPR nantinya akan memberikan masukan langsung soal itu dalam rangkaian uji publik yang akan dimulai pada 20 Juli mendatang.

"Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ," katanya.

Di luar itu, Lalu juga mengusulkan proyek penulisan ulang sejarah tak lagi menggunakan istilah 'ulang'. Menurut dia, penggunaan diksi tersebut terkesan menghilangkan fakta dalam sejarah Indonesia yang ditulis sebelumnya.

Dia menyarankan agar proyek penulisan sejarah mengunakan istilah 'pemutakhiran'.

"Jangan menggunakan diksi penulisan ulang. Pemutakhiran sejarah Indonesia itu usulan ya, kami ke Kementerian Kebudayaan. Jadi yang belum masuk ya tentu ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk ya itu dimasukkan," katanya.