Ketum Partai Ummat Nilai Big Data Masih Mentah, Luhut Salah Kaprah

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah salah kaprah soal big data yang merekomendasikan penundaan Pemilu 2024.

Ridho yang tercatat sebagai lulusan di bidang kecerdasan buatan (AI) itu mengatakan, big data merupakan data mentah yang tidak akan memberikan apapun sebelum diolah. Maka, katanya, mengatakan big data telah merekomendasikan penundaan pemilu jelas salah kaprah.

"Big data tidak akan memberikan apapun sebelum diolah. Maka mengatakan big data tersebut mampu merekomendasikan sesuatu itu salah kaprah," kata dia dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/3).

Lihat Juga : Amien Rais Kritik Keras Wacana Penundaan Pemilu 2024

Menantu politikus senior Amien Rais itu menjelaskan, big data merupakan data dalam jumlah besar. Guna mendapat kesimpulan big data, perlu dilakukan pemodelan dengan metode statistik, meachine learning, maupun deep learning.

Menurut Ridho, mengolah big data dengan berbagai pemodelan tersebut memerlukan server komputer dengan spesifikasi khusus. Dia pun mempertanyakan model yang digunakan Luhut dalam mengolah big data miliknya.

Menurut dia, Luhut perlu menjelaskan hal itu agar masyarakat juga tidak salah kaprah memahami klaim tersebut. Ridho juga menantang Luhut mempublikasikan big data miliknya agar bisa diolah bersama.

"Ingat di berbagai macam pemodelan big data banyak parameter yang bersifat stokastis sehingga mungkin saja dua analisis big data akan menghasilkan yang berbeda," katanya.

Ridho menegaskan bahwa big data merupakan "data mentah". Sehingga, jika dijelaskan metode olah dan pemodelannya, data tersebut patut diduga sebagai big hoaks.

Luhut sebelumnya menolak untuk membuka big data miliknya terkait usulan penundaan pemilu. Klaim Luhut soal big data sebelumnya juga didesak untuk dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik.

Lihat Juga : Luhut Tolak Buka Big Data soal Penundaan Pemilu 2024

Desakan terutama datang dari para petinggi PDIP yang diklaim pemilih mereka dalam big data Luhut mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," ungkap Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).