Ahli Nilai Ideal Opsi PPKM Darurat 6 Pekan

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan peluang perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat selama enam pekan sudah ideal sesuai dengan kajian saintifik.

Dicky menyebut sejatinya pembatasan mobilitas warga di setiap negara minimal dilakukan dua kali dari masa terlama inkubasi, alias dua kali 14 hari atau sama saja dengan masa empat pekan.

"Saat ini menurut saya sudah tepat direncanakan enam minggu, karena secara perhitungan itu seperti lockdown dikatakan efektif 4-6 minggu," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

Dicky menjelaskan, alasan perpanjangan harus dilakukan selama 4-6 pekan adalah karena di beberapa kasus, gejala virus corona yang dialami seseorang yang terinfeksi timbul setelah 14 hari. Sehingga diperlukan waktu lebih untuk membatasi aktivitas warga secara keseluruhan.

Namun begitu, Dicky mewanti-wanti agar implementasi di lapangan dijalankan dengan maksimal. Sebab, apabila pelaksanaan masih setengah-setengah, maka dampak penurunan kasus yang diharapkan sulit tercapai.

Ia pun menilai pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang sudah berjalan sejak 3 Juli lalu masih belum optimal. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dengan masih ada pekerja non-esensial yang masuk kerja.

"Karena yang menjadi esensinya sebenarnya adalah implementasi di lapangan," kata dia.

Lebih lanjut, Dicky pun menilai, apabila PPKM Darurat yang dijadwalkan dalam dua pekan, kemudian membuahkan pelandaian kasus, namun tidak dilanjutkan, maka kondisi itu akan berpotensi besar membuat kasus Covid-19 yang sempat melandai kembali meningkat.

Ia mengatakan normalnya pembatasan mobilitas yang ketat akan membuahkan hasil pelandaian hingga penurunan kasus di 2-3 pekan setelah pemberlakuan. Namun apabila Indonesia tidak kunjung mengalami penurunan, maka ada dua kemungkinan.

Pertama, pelaksanaan PPKM Darurat di lapangan masih permisif dan kurang tegas. Kedua, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai menampilkan kasus-kasus yang sebelumnya menjadi fenomena gunung es.

Dicky mengatakan dalam masa-masa seperti ini cukup membuat was-was, sebab masa pandemi Covid-19 yang 'senyap' beberapa bulan lalu itu menghasilkan banyak kalangan muda yang terpapar Covid-19 dengan OTG, lalu mobilitas mereka tinggi sehingga kasus mulai menyebar.

Kemudian, pada masa-masa rentan seperti saat ini ditambah dengan hadirnya varian corona yang lebih ganas, maka golongan tua hingga lansia ikut terkena dampaknya, dan mayoritas dari mereka memiliki komorbid alias penyakit penyerta.

"Nah, kondisi itu menyebabkan saat ini banyak yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan hingga banyak yang meninggal karena itu. Faskes kita juga jadi kewalahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan skenario PPKM Darurat dapat berlangsung hingga 6 minggu. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19.

Senada, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. mengatakan PPKM Darurat di Jawa Bali yang berlaku 3-20 Juli akan terus diperpanjang sampai pertambahan kasus harian di Indonesia di bawah 10 ribu. Alex menyebut kasus harian menjadi kunci pertimbangan PPKM darurat diperpanjang atau tidak.

Pun untuk PPKM di luar Jawa Bali yang dilaksanakan selama periode 12-20 Juli, Alex mengatakan Satgas Covid akan terus melakukan pengawasan. Apabila angka kasus harian tidak menunjukan penurunan dan malah terjadi lonjakan kasus yang drastis, maka juga ada kemungkinan diperpanjang.

Infografis - Poin-poin PPKM Darurat Jawa-Bali. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)