Sertifikasi Siap Kawin, Antara Kebutuhan dan Merepotkan

Selama ini Kantor Urusan Agama memiliki program Bimbingan Perkawinan (Binwin) pranikah. Itu dilakukan kepada pasangan yang ingin membangun rumah tangga lewat pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Bunawi Ahmad menerangkan bahwa bimbingan pranikah kini berlangsung sepanjang dua hari penuh. Calon pengantin akan mengikuti sejumlah materi dan berdiskusi. KUA Makassar adalah satu dari total 10 KUA di Jakarta Timur yang melangsungkan bimbingan perkawinan pranikah.

Bunawi mengaku belum pernah mengukur efektivitas program terhadap kualitas pernikahan. Selain karena bimbingan belum merata ke seluruh pasangan, program tersebut pun baru berjalan sekitar dua tahun.

Lihat juga: Menko PMK: Sertifikasi Siap Kawin Mestinya Gratis

"Kalau dilihat selama pembekalan dua hari itu mereka betul-betul siap, itu di kelas," tutur saat Bunawi ditemui CNNIndonesia.com di kantor KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Kamis (14/11) sore.

"Tapi kalau ukurannya, katakanlah tingkat provinsi atau nasional, efektivitas Binwin itu berpengaruh tidak dengan, katakanlah jumlah kasus kekerasan atau perceraian yang terjadi itu, belum ada penelitian ya," lanjutnya.

Dia mengamini perceraian memiliki banyak faktor dan tak bisa begitu saja menyusut melalui bimbingan pranikah. Tetapi dengan program pranikah, ia berharap peningkatan kematangan pasangan calon pengantin berujung pada peningkatan kualitas hidup sebuah keluarga.

Jikalau tak bisa turun banyak, setidaknya angka perceraian bisa ditekan.

"Tetapi kan tidak langsung spontan dampaknya bisa terlihat. Kan program ini jangka panjang kan bagus, yang jangka panjangnya menghasilkan SDM yang berkualitas," tutur dia lagi.

Bunawi juga mengatakan program Binwin sejauh ini belum menjangkau seluruh calon pengantin. Dia mengatakan problem yang harus dihadapi dalam menjalankan program Binwin yaitu keterbatasan anggaran.

Lihat juga: Menko PMK Wajibkan Sertifikasi Siap Kawin Mulai 2020

Kementerian Agama memberikan kuota hanya 30 pasangan per bulan yang bisa mengikuti Binwin. Padahal menurut Bunawi, setiap bulannya ada sekitar 150-160 pasangan yang menikah.

Selain itu, program pranikah pun kini sifatnya tak wajib, sehingga sekalipun ada pasangan yang berhalangan ikut, tetap bisa menikah kemudian.

"Karena keterbatasan anggaran," kata Bunawi.

"Tidak sebagaimana negara tetangga kita, Malaysia. Di sana itu sudah mengikat. Siapapun harus melalui pintu itu manakala ia mau menikah. Kalau kita belum sampai ke sana. Ya mudah-mudahan arahnya ke sana."

Bunawi merespons positif wacana pemerintah pusat mewajibkan program pranikah ke seluruh Indonesia dan pasangan calon pengantin. Dia setuju. Namun, dia mengingatkan bahwa setiap kebijakan membutuhkan anggaran agar dapat terlaksana dengan optimal.

"Kalau program itu memang mau dilaksanakan, berarti mau tidak mau anggaran pun harus dipersiapkan. Jangan sampai program ditata sedemikian rupa, tapi anggaran kurang terpenuhi," kata dia. (ika/bmw)