"Loh itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau, tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
"Saya pada posisi mendengar lho. Saya pada posisi mendengar. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Ndak loh, ndak, ndak," ujarnya menambahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan dalam sebuah demokrasi muncul perbedaan pendapat terkait rencana pemekaran ini merupakan sesuatu yang wajar. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan masih melakukan kajian terkait dengan usulan pemekaran itu.
Wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.
Namun Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Tjahjo Kumolo memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Tjahjo memastikan pemekaran tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak tahun 2014.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu.
Namun, kata Tito, satu wilayah pemekaran di Papua masih didiskusikan oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat. Tito menyebut masih terdapat dua usulan terkait nama wilayah hasil pemekaran ini, yakni Papua Pegunungan Tengah atau Papua Tengah. (fra/ain)