PAN Tegaskan Oposisi, Hormati Pilihan Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Hanafi Rais menegaskan partainya telah mengambil sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan usai tak ada kader PAN yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk datang ke Istana guna mengisi kursi kabinet dua hari belakangan ini.

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Hanafi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Lebih lanjut, anak sulung pendiri PAN, Amien Rais itu mengatakan sudah sewajarnya bila Jokowi mengajak seluruh partai-partai koalisi pendukungnya untuk berada di dalam pemerintahan. Hal itu tak lepas dari statusnya sebagai pihak pemenang dalam Pilpres 2019.

Lihat juga: PKS Tegaskan Jadi Oposisi Jokowi Meski Pilihan Berat

Sementara PAN, kata dia, berstatus sebagai pihak yang kalah saat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno berkomitmen akan tetap berada di luar pemerintahan.

Bahkan, Hanafi menyatakan PAN akan menjadi antitesis dari pemerintahan Jokowi ke depannya guna mengawal proses check and balance di parlemen.

"Kalau pemerintahan punya tesis gitu ya, kalau oposisi punya antitesis, kami akan mengambil peran itu," kata dia.

Lihat juga: PAN soal Prabowo Jadi Menteri Jokowi: Ingin Bersihkan Nama

[Gambas:Video CNN]
"Karena tentu yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya ya tentu mereka lebih berhak," tambah Hanafi.

Terkait sikap Partai Gerindra yang bergabung ke pemerintahan Jokowi, Hanafi menghargai keputusan tersebut. Diketahui, PAN dan Gerindra sendiri pernah sebagai mitra koalisi di Pilpres bersama PKS dan Demokrat

Menurutnya, keputusan mengenai siapa yang dipilih sebagai menteri tak perlu ikut campur dan sudah merupakan hak prerogatif presiden.

"Urusan menteri memang sudah urusan prerogatif presiden. jadi ya sudah, kami hargai semua keputusan politik dari masing-masing partai," kata Hanafi.

Lihat juga: Prabowo Menteri, Ujung Rekonsiliasi dan Tantangan bagi Jokowi

(rzr/ain)