Calon Menteri, Kakak Cak Imin Klaim Tak Ada Masalah di KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar mengatakan diminta menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Halim mengklaim bersih dari kasus korupsi, meskipun pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman beberapa waktu lalu.

"Clear (bersih), clear, sama sekali tidak ada masalah," kata Halim usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Namun, kakak kandung Ketua Umum PKB Abdul Muhamimin Iskandar itu tak berbicara lebih lanjut soal pemeriksaan dirinya dalam kasus dugaan gratifikasi Taufiqurrahman. Ia mengklaim juga tak diminta meneken pakta integritas, hanya sebatas kesediaan mundur dari jabatan lain dalam pemerintahan.

"(Hanya) kesediaan untuk mundur dari berbagai hal misalnya sebagai apa yang kaitannya di pemerintahan ketika seandainya dilantik," ujarnya.

Lihat juga: Kakak Cak Imin: Presiden Jokowi Paham Saya Orang Desa

Sama seperti Halim, politikus PKB lainnya yang hari ini dipanggil Jokowi, Ida Fauziah juga mengatakan dirinya yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2014 lalu sudah selesai. Ketika itu, Ida mengaku diperiksa selaku ketua Komisi VIII DPR.

"Oh dulu, ketua komisi waktu itu hanya diminta penjelasan soal anggaran haji," kata Ida usai bertemu Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Jokowi menginginkan para calon menteri yang dipilih untuk Kabinet Kerja Jilid II bersih dari masalah hukum, termasuk kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]
Hal itu yang membuat Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu alias Tetty Paruntu dicoret sebagai bakal calon menteri karena pernah diperiksa oleh KPK. Tetty diusulkan oleh Partai Golkar. Ia pun kemarin datang ke Istana Negara, namun tak sampai bertemu Jokowi.

Lihat juga: Berbaju Putih, Kakak Cak Imin Semringah Datangi Istana

Hal tersebut, kata Fadjroel, dipertimbangkan agar ke depan tak mengganggu kerja pemerintahan Jokowi.

"Prinsip kehati-hatian terutama soal terkait dengan pemanggilan beliau (oleh KPK)," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Secara khusus itu sebenarnya adalah pertimbangan tim yang dibentuk presiden. Bisa memberikan masukan, memberikan pertimbangan, termasuk verifikasi," ujarnya menambahkan. (fra/osc)