Gerindra mengajukan dua syarat jika Jokowi ingin mendapat dukungan dari mereka. Pertama, konsep Strategi Dorongan Besar diterima. Kedua, pos menteri urusan pertanian, pangan dan energi diberikan pada Gerindra.
"Untuk kabinet, sepenuhnya ada ditangan Presiden Jokowi. Dia yang memilih anggota kabinet. Jadi jangan mendikte presiden," tutur Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, sebaiknya Gerindra mengikuti apa yang diinginkan Jokowi. Baik dari konsep menjalankan pemerintah serta orang-orang yang dipilih untuk menjadi menteri.
Dave lalu menyarankan Jokowi agar tidak tergesa-gesa mengajak Gerindra masuk ke dalam kabinet. Apalagi jika sampai menerima konsep yang diajukan Gerindra.
Dave menjelaskan bahwa Jokowi memenangkan Pilpres 2019 berkat kerja sama partai-partai politik Tim Kampanye Nasional (TKN). Selain PDIP, di antaranya Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan beberapa partai lainnya.
Karenanya, menurut Dave, Jokowi sebaiknya mendiskusikan terlebih dahulu dengan partai-partai politik pengusungnya dulu di Pilpres 2019 jika ingin mengajak Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah.
Lihat juga:Hasto soal Kursi Menteri: PDIP Tidak Kemaruk |
"Harus jelas dulu. Jangan asal tarik dari orang luar," lanjutnya.
Gerindra mengajukan dua syarat jika Jokowi ingin didukung pada periode selanjutnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan Jokowi mesti menerima konsep Strategi Dorongan Besar tentang swasembada pangan dan energi.
Syarat kedua, pos menteri yang membidangi pangan dan energi mesti dipercayakan kepada Gerindra. Jika tidak, Gerindra akan menjadi oposisi.
[Gambas:Video CNN] (bmw)