Lima Penyebab 'Human Error' pada Penghitungan Suara Pemilu

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 09:14 WIB
Lima Penyebab 'Human Error' pada Penghitungan Suara Pemilu Petugas TPS melakukan pengecekan surat suara Pemilu 2019 yang sudah dicoblos pada 17 April 2019. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Sumita, mengatakan belum menemukan indikasi kecurangan pada banyaknya temuan kesalahan yang terjadi pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019.

Menurut dia, hal ini masih disebabkan oleh kesalahan petugas atau human error itu sendiri. Kaka menyebut setidaknya adanya lima unsur yang menyebabkan kesalahan penghitungan suara kerap terjadi.

"Salah satunya masalah IT saja bisa menimbulkan problem. Kedua, sistem ini nampaknya juga kurang mampu membuat konfirmasi atau klarifikasi," ujar Kaka saat ditemui di Jakarta Pusat,Kamis (25/4).


Kurangnya kemampuan konfirmasi dalam sistem input, lanjut Kaka, menyebabkan input data yang salah bisa masuk.


Selain dua hal tersebut, Kaka juga menyebutkan terkait traffic dan server Situng KPU. Menurut dia, hal ini yang menyebabkan banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kelelahan.

Sebab menurutnya, sistem tersebut tidak bisa menerima data masuk terlalu banyak pada satu waktu sehingga menyebabkan petugas harus menunggu lebih lama untuk memastikan semua data masuk 100 persen.

"Tapi begitu di-upload mereka hanya bisa meng-upload berapa persen kadang-kadang hanya setengah dari semua C1 yang ada. Ini yang menyebabkan kelelahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kaka mengatakan faktor perekrutan dan pelatihan pun bisa menjadi sumber masalah. Kata dia, para petugas KPPS belum diberikan pengetahuan lebih detail tentang bagaimana melakukan input C1 dan terkait masalah teknis lainnya.

"Ternyata mereka hanya mendapatkan training seadanya bukan pelatihan dalam arti bagaimana meng-input dan lain sebagainya, nampaknya masih kurang," ujar dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menemukan total 708 kesalahan terkait proses rekapitulasi yang dilakukan KPU pada Pemilu 2019.

Dari jumlah tersebut, Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi mengatakan terdapat ratusan temuan C1 tertukar dan temuan C1 salah input.

"Yang tertukar itu ada 218 , ada juga C1 tidak jelas atau buram, terlipat. Terus ada juga tidak ada C1-nya, " kata Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Sementara itu, data tersebut juga menunjukkan kesalahan terbesar terdapat pada C1 salah input dengan jumlah temuan 196, tidak ada C1 151, dan C1 tidak jelas/buram/terlipat dengan 106 temuan.


Lima Unsur Penyebab Human Error Pada Perhitungan Suara PemiluAnggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara  yang berlangsung hingga malam hari di TPS 77 Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, 17 April 2019. Dalam pelaksanaan pemilu 2019, banyak petugas KPPS yang harus bekerja hingga 24 jam bahkan lebih. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Perbaikan Sistem Pemilu Serentak

Very mengatakan sebagai evaluasi pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini, sebaiknya sistem pemilu serentak tetap dipertahankan namun harus diperbaiki.

Hal itu ia katakan menanggapi jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas lainnya yang meninggal dunia saat dilakukannya pemilu serentak. KPU mencatat jumlah petugas yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 telah menembus 225 orang per Kamis (25/4).

"Model keserentakan. Kita masih mendorong adanya keserentakan tapi modelnya diperbaiki," kata Veri di saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Pada 17 April lalu, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak di mana tidak hanya capres dan cawapres yang dipilih namun juga calon legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Menurut Very, pemilu serentak lebih baik dibagi dalam dua macam pemilu yaitu pemilu di tingkat nasional dan pemilu tingkat lokal.

"Berarti pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD. Sedangkan daerahnya nanti ada pemilihan kepala daerah gubernur, wali kota dan DPRD," ujarnya.

Atau bisa saja, lanjut dia, dilakukan dengan model eksekutif dan legislatif. Jadi, pemilihan eksekutif seperti presiden dan gubernur dilakukan serentak. Sementara itu, DPR RI, DPD dan DPRD-nya juga dilakukan serentak namun terpisah dari pemilu eksekutif.

Lebih lanjut, ia menyinggung soal model verifikasi yang lebih rumit dan melibatkan 16 partai politik sebagai peserta pemilu.

Menurut dia terkait persoalan teknis tersebut, peraturannya tidak jelas. Sehingga kerumitan juga terjadi dalam proses penghitungan suara.

"Seberapa banyak yang harus direkap. Waktu rekap yang harus diselesaikan pada hari pemungutan suara. Padahal kotaknya [kotak suara] ada lima. Ini juga tentu akan merumit petugas," kata dia.

(ani/kid)