PDIP Bantah Lakukan Penggelembungan Suara di Surabaya

CNN Indonesia | Senin, 22/04/2019 19:45 WIB
PDIP Bantah Lakukan Penggelembungan Suara di Surabaya Sekje PDIP Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta PKB tidak langsung mengeluarkan tudingan soal penggelembungan suara di Surabaya, Jawa Timur, pada Pileg 2019

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim PDIP tidak mungkin menggelembungkan suara mengingat setiap partai dapat mengakses dokumen C1.

"Semua harus dikomunikasikan. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kan, semua dokumen C1 bisa kita lihat kembali. Masing-masing bisa mengajukan dokumen C1-nya," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4).


Sebelumnya, PKB dan lima partai lain yakni Gerindra, PKS, PAN, Hanura, dan PPP melaporkan ada penggelembungan suara di TPS di Surabaya.

Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf mengatakan praktik kecurangan itu tepatnya terjadi pada tingkat pemilihan legislatif di 35 persen dari total 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya.

"Data kami menunjukkan jika 35 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar," kata Musyafak, saat dikonfirmasi.

Musyafak  menduga pihak yang melakukan kecurangan adalah PDIP. Di sisi lain Hasto meski membantah melakukan kecurangan itu, membenarkan PDIP menemukan data yang dimasukkan KPU ke dalam sistem penghitungan pemilu berbeda dengan suara yang ada di dalam dokumen C1.

Ia menduga perbedaan itu salah satunya disebabkan oleh kesalahan manusia. Ia berkata petugas KPU yang bertugas memasukkan data bisa melakukan kesalahan mengingat proses memasukkan data berlangsung hingga dini hari.

"Jadi proses-proses kesalahan aritmetik di sini bisa terjadi. Bisa juga ini sebuah ada unsur kesengajaan kecurangan menggelembungkan," ujarnya.

Terkait dengan kesalahan itu, Hasto pun mencontohkan perbedaan suara Gerindra di salah satu TPS di Sulawesi Selatan. Ia berkata suara Gerindra dalam situng KPU lebih tinggi dari C1.

"Ini kami tidak langsung menuduh Gerindra curang, penggelembungan. Kami lihat ini kan bisa diluruskan di dalam rekapitulasi di atasnya. Jadi proses-proses kesalahan aritmetik di sini bisa terjadi," ujar Hasto.

Bawaslu Hati-hati Ambil Keputusan

Hasto meminta Bawaslu melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan agar tidak merugikan pihak tertentu. Hal itu menanggapi rekomendasi Bawaslu agar KPU melakukan penghitungan suara ulang di Surabaya.

"Jangan sampai membuat pernyataan yang merugikan, apalagi ada indikasi misalnya dengan pihak-pihak tertentu. Maka dengan segala sesuatunya harus cermat yang keluar dari institusi KPU maupun Bawaslu itu," ujar Hasto.

Ketua Bapilu PDIP Bambang Dwi Hartono menyesalkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu. Ia menilai Bawaslu terkesan tidak percaya dengan kinerja panitia pengawas di setiap TPS.

"Belum lagi bagaimana Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan telah bekerja keras siang malam. Jadi evaluasi mestinya buat Bawaslu sendiri," ujar Bambang.

Lebih dari itu, Bambang menegaskan PDIP menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

"Saya yakin KPU pasti tahu persis kondisi di lapangan. Kita kembalikan kepada penyelenggara," ujarnya. (jps/wis)