SUARA ARUS BAWAH

Curhat Perlakuan Diskriminatif dan Apatis Politik Kaum LGBT

CNN Indonesia | Senin, 15/04/2019 10:46 WIB
Foto ilustrasi. (CNN Indoenesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lesbian, Gay, Bisex, Transgender (LGBT) adalah isu yang turut dimainkan dalam Pemilu, termasuk di tahun politik kali ini. Tudingan mendapat dukungan dari kelompok monoritas ini dianggap hal negatif.

Pelegalan LGBT dan mendukung hak-hak kaum LGBT adalah contoh isu yang digoreng. Pihak yang dituding pun tak ragu untuk membantah karena dianggap membenarkan tudingan jelas sebuah kerugian dari aspek elektabilitas.

Isu terus digoreng untuk kepentingan politik tertentu. Padahal para anggota komunitas LGBT sendiri merasa sama sekali tak pernah terlibat terkait isu itu. Apalagi jika disebut terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.


CNNIndonesia.com mewawancarai sejumlah anggota Arus Pelangi, komunitas LGBT yang ada di Jakarta. Meski ada di Jakarta, komunitas yang bertujuan mengadvokasi hak-hak kelompok LGBT ini merupakan induk 10 organisasi LGBT yang tersebar di 16 provinsi.

Dari empat anggota Arus Pelangi, mereka semua apatis terhadap politik di Indonesia. Bagi mereka, siapapun yang jadi presiden atau partai apapun yang berkuasa, hak mereka sebagai manusia belum tentu akan diperjuangkan.

Ketua Arus Pelangi Ryan Korbarri mengatakan kaum LGBT tak sedikitpun punya harapan pada calon presiden maupun calon anggota legislatif. Alasannya sederhana, tak satupun dari para politikus itu berjuang untuk melindungi hak-hak kelompok LGBT.

"Ketika kami berbicara tentang pilpres kami merasa siapapun yang  akan jadi presiden tetap tidak  menguntungkan," kata Ryan kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu(27/2).

Dengan nada kecewa Ryan mengatakan selama ini ia dan teman-temannya tak berharap muluk-muluk pada pemerintah. Mereka hanya berharap bisa bertahan mengekspresikan gender mereka tanpa dilanggar hak-haknya sebagai warga negara.
Demo menolak LGBT di Bogor, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)

Dengan begitu kaum LGBT bisa hidup normal layaknya warga negara lainnya, bebas dari stigma dan diskriminasi.

Rekan Ryan sesama anggota Arus Pelangi, Stacey mengatakan, kaum LGBT sangat kecewa karena isu LGBT digoreng di tahun politik. Apalagi permainan isu LGBT itu digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk benar-benar memperjuangkan hak mereka.

"Justru isu LGBT yang dipakai untuk agenda-agenda tertentu," ujar Stacey.

Ujung-ujungnya, orang-orang seperti Ryan dan Stacey yang jadi korban karena permainan isu itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Padahal Arus Pelangi selama ini tak pernah mendompleng politik.

"Kami enggak ngapa-ngapain tapi isunya dibilang ini lah, itu lah, malah kita yang dipolitisasi," kata Stacey.

Abyan, rekan Stacey mengamini pernyataan ini. Selama ini anggota Arus Pelangi dan kaum LGBT lain tak pernah berusaha muluk-muluk, hanya ingin mendapat persamaan dan dihormati haknya.

Namun tiba-tiba ada saja isu yang menyudutkan. Misalnya pernikahan sesama jenis akan dilegalkan jika salah satu capres yang menang. Ia menegaskan kaum LGBT tidak pernah menuntut hak ini.

"Masyarakat harus tahu, kami enggak pernah mikirin same-sex marriage. Kami enggak mikirin nikah karena jauh banget. Kami cuma pingin di-treat sebagai manusia aja," kata Abyan.

Sementara itu terkait partisipasi politik kelompok LGBT selama ini, Ryan menjelaskan pihaknya merasa tidak pernah ikut mengambil bagian untuk diwakilkan hak-haknya. Yang ada, lanjut Ryan, malah diskriminasi yang dilakukan oleh negara.

Abyan menceritakan beberapa pengalaman pahit yang berupa penangkapan sewenang-wenang atau penggerebekan. Belum lagi aturan yang semakin menyudutkan kaum LGBT.

Dalam catatan Arus Pelangi terdapat 45 peraturan diskriminatif di tingkat perda yang 22 di antaranya spesifik menargetkan kepada kelompok LGBT.

"Selama ini enggak ada ya partisipasi. Malah ada usaha mendiskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dibiarkan oleh negara," ucap dia.

(ani/sur)
1 dari 2