Fadli Zon Pertanyakan Pengisian Jabatan Kemenag

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 20/03/2019 22:57 WIB
Fadli Zon Pertanyakan Pengisian Jabatan Kemenag Fadli Zon. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan sistem rekrutmen atau pengangkatan jabatan yang ada di wilayah Kementerian Agama. Ia berpendapat adanya kemungkinan trading of influence atau perdagangan pengaruh.

Hal ini dikatakan Fadli menanggapi kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang menimpa mantan Ketum PPP Romahurmuziy.

"Ketika pengangkatan-pengangkatan jabatan yang diduga itu kemudian ada trading of influence siapa yang menandatangani itu. Jadi bukan persoalan ada atau tidak ada uang di Kementerian Agama menurut saya," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).


Fadli kemudian juga menjelaskan permasalahan jabatan bukan hanya terjadi di lingkungan Kemenag, namun hal itu, juga terjadi saat penentuan rektor di beberapa kampus dengan penggunaan Peraturan Kementerian Agama (PMA).
Ia pun meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seharusnya bisa menjelaskan dari mana uang yang berhasil disita KPK itu berasal.

"Saya kita tentu itu harus ada penjelasan. Saya kira bisa saja cuma kan persoalannya bukan masalah honor persoalannya ada atau tidak ada uang siapa yang bertanggung jawab ya," ucapnya.

Selain mempertanyakan soal jabatan, Fadli juga menyatakan kasus dugaan suap itu menunjukkan pemerintahan era Jokowi tidak berhasil dalam menciptakan kepemimpinan yang baik. Hal ini karena, prosedur pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa luput dari pengawasan.

"OTT ini menunjukkan bahwa pemerintah Pak Jokowi ini tidak berhasil di dalam menciptakan good governance dan correct leadership. Good goverment itu kan yang dijanjikan, artinya Pak Jokowi tidak bisa mengontrol kementeriannya sendiri," tambahnya.

Diketahui, Romi dijerat bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. (ani/age)