Desakan Audit IT KPU Versi Amien Rais Menyisakan Tanda Tanya

CNN Indonesia | Rabu, 06/03/2019 07:20 WIB
Desakan Audit IT KPU Versi Amien Rais Menyisakan Tanda Tanya Sorotan terhadap peluang kecurangan oleh KPU diduga sebagai upaya untuk mengganggu keabsahan atau delegitimasi penyelenggaraan Pemilu 2019.. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belakangan ini menuai sorotan dari berbagai pihak terkait potensi kecurangan lewat data digital Pemilu 2019. Diduga, ada upaya untuk mengganggu keabsahan atau delegitimasi penyelenggaraan pemilu.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, meminta hasil audit forensik IT KPU saat aksi itu berlangsung.

Politikus senior PAN itu menyatakan audit itu diperlukan untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam sistem tersebut.


Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini potensi kecurangan dalam data digital milik KPU itu.

Tak hanya itu, Fahri menyatakan saat ini ada 15 juta pemilih tidak sah yang belum diverifikasi KPU. Ia juga menuding KPU tertutup soal data ini. Politikus PKS ini bahkan mengatakan data tersebut setara dengan 9 persen pemilih.

Politikus senior PAN Amien Rais mengaku akan melakukan audit forensik IT KPU pada April.Politikus senior PAN Amien Rais mengaku akan melakukan audit forensik IT KPU pada April. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Menyikapi hal itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyatakan sikap tokoh itu berpotensi mengarah pada delegitimasi penyelenggara pemilu.

Menurutnya, segala sesuatu yang bersifat kesalahan administratif maupun teknis seharusnya bisa disampaikan secara langsung kepada KPU dengan cara yang lebih proporsional.

"Jangan kemudian ada kesalahan administrasi dalam proses pendaftaran pemilih, kemudian dijadikan alat untuk mendelegitimasi pemilu, ini jadi enggak baik, jadi buat mendelegitimasi proses demokrasi kita," kata Fadli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/3).

Lebih lanjut, Fadli menilai ada upaya dari pihak tertentu yang sedang mengkonstruksi lembaga KPU sebagai pihak yang curang dan berpihak pada salah satu peserta Pilpres 2019.

Fadli lantas mempertanyakan dimana letak potensi kecurangan di IT milik KPU berdasarkan tuduhan para tokoh tersebut.

Sebab, ia sendiri menyatakan belum pernah menemukan kecurangan yang masif dalam sistem IT KPU selama beberapa perhelatan Pemilu belakangan.

Massa aksi Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) melakukan unjuk rasa menolak kecurangan pemilu didepan kantor KPU. Jakarta, 1 Maret.Massa aksi Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) melakukan unjuk rasa menolak kecurangan pemilu didepan kantor KPU. Jakarta, 1 Maret. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Saya belum pernah menemukan [kecurangan di IT KPU], Kalau misalnya ada hacker kemudian tiba-tiba menggelembung jadi banyak itu saya tak pernah lihat," kata dia.

Selain itu, Fadli menilai sistem transparansi KPU saat ini sudah cukup baik ketimbang penyelenggaraan pemilu pada awal-awal reformasi. Salah satunya, kata dia, masyarakat luas bisa melakukan pengecekan secara mandiri terkait daftar pemilih di website KPU.

"Ada juga data soal riwayat hidup caleg, meski tak semua, ada daftar calon legislatif yang mantan napi koruptor, ada sebaran pemilih atau sebaran peserta pemilu dan calegnya sampai level kabupaten/kota. Jadi sudah cukup transparan menurut saya," kata dia.

Meski begitu, Fadli tak menafikan bila sistem digitalisasi KPU itu masih banyak kekurangan. Ia mencontohkan pihak KPU kecolongan terkait banyaknya warga negara asing (WNA) pemegang e-KTP yang masuk DPT Pemilu 2019.

Diketahui, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat terdapat 103 nama WNA pemilik e-KTP yang diduga masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Makanya semua partisipasi semua peserta pemilu dibutuhkan, kalau memang ada temuan, kalau ada potensi kecurangan data misalnya ada, atah mereka yang tak berhak masuk DPT, ya laporkan saja ke KPU untuk ditindaklanjuti," kata dia.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menunjukkan salah satu e-KTP WNA yang nomor identitasnya masuk DPT, meski identitas pemilihnya berbeda.Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menunjukkan salah satu e-KTP WNA yang nomor identitasnya masuk DPT, meski identitas pemilihnya berbeda dan tetap WNI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara itu, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menyatakan belum pernah menemui modus kecurangan pemilu dengan memanfaatkan data IT dalam gelaran pemilu sebelumnya.

"Belum pernah ada kasus modus seperti itu di KPU. Tahun 2014 memang sempat ada permasalahan soal verifikasi data faktual secara digital. Namun itu sudah diatasi," kata pria yang akrab dipanggil Wasis itu.

Namun demikian, Wasis menyatakan kecurigaan para elite parpol terhadap KPU terbilang wajar. Sebab, kata dia, hal itu merupakan bentuk kritik terhadap manajerial dan kapasitas KPU yang baru pertama kali menggelar pemilu serentak di Indonesia.

"Karena data sebesar dalam tiga pemilu itu memang ada potensi rawan juga misal ada human error di tingkat TPS," ujarnya.

Ia juga menilai persoalan DPT dan IT KPU sangat fokus disorot oleh para parpol kelas menengah sampai ke bawah. Sebab, kata dia, persoalan DPT akan berdampak besar bagi keberlangsungan suara mereka di Pemilu 2019.

"Tentu bagi partai medioker seperti PKS dan PAN sangat menaruh perhatian soal ini karna terkait dengan upaya survivalitas politik mereka pasca 2019," kata Wasis.

[Gambas:Video CNN] (rzr/arh)