Sponsored by

Hasto PDIP Nilai Amien Rais Berupaya Delegitimasi KPU

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 02/03/2019 10:48 WIB
Hasto PDIP Nilai Amien Rais Berupaya Delegitimasi KPU Amien Rais dalam Apel Aksi Siaga Umat yang berlangsung di halaman kantor KPU pada Jumat (1/3). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Lampung, CNN Indonesia -- Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berupaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum karena menyebut akan terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan oleh sorang tokoh, yaitu deligimasi KPU dengan mengatakan akan terjadi kecurangan, kecurangan, dan kecurangan," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu dalam salah satu rangkaian agenda Safari Kebangsaan PDIP di Kantor DPC PDIP Lampung Tengah, Lampung, Jumat (1/3).

Hasto mengatakan PDIP sejak dahulu merupakan partai yang paling getol mendesak perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilu dan juga vokal meminta penyelenggara pemilu dan alat negara bersikap netral.

"Kita punya pengalaman buruk di masa lalu terutama pada tahun 2004-2009. Karena itu ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan, kita tidak ingin menggunakan cara-cara yang tidak benar," ujarnya.


Lebih lanjut, Hasto menyebut Amien sebagai bagian dari pihak yang melanggengkan nepotisme karena keempat anaknya menjadi calon legislatif.

"Ada yang mengaku tokoh reformasi, yang dulu getol tolak nepotisme. Eh sekarang empat anaknya menjadi caleg di partainya tersebut. Nepotisme dia langgengkan maka dia dukung Prabowo (Subianto)-Sandiaga (Uno)," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto menyampaikan Jokowi mendengar aspirasi rakyat, terutama dalam persoalan lahan. Jokowi, kata dia, berbeda dari mantan presiden Soeharto yang memberikan lahan kepada kroni hingga menantunya, sehingga berimbas masih terjadi konflik agraria hingga saat ini.

"Masa lalu izin diberikan oleh kekuasaan yang otoriter itu. Kalau itu kroni Pak Harto, diberikan. Kalau itu menantu Pak Harto, diberikan. Untung setelah tidak menjadi menantu tidak ditarik kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais meminta KPU dan Bawaslu untuk adil dalam mengawasi Pemilu 2019.

Dalam aksi Apel Siaga Umat, Amien menyebut laknat Allah menanti jika KPU dan Bawaslu tidak bisa berlaku adil dan membiarkan kecurangan.

"Kalau sampe curang, dan terbukti, tentu kita akan buat perhitungan. Dan laknat Allah akan menimpa mereka," teriak Amien dari atas mobil komando di depan Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3).

Amien juga mendesak ada audit forensik terhadap IT KPU dan dia menyebut Prabowo-Sandi bakal mundur jika hasil audit forensik mencurigakan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan saran Amien Rais itu akan dibahas pada pertemuan Rabu mendatang.

Namun, ia meluruskan KPU sesuai undang-undang KPU melakukan penghitungan suara secara manual.

"Hasil akhir pemilu itu tidak dilakukan berdasarkan teknologi informasi. Jadi hasilnya itu berdasarkan kertas berjenjang dari tingkat TPS, kabupaten, provinsi hingga nasional," ujar Wahyu.
(panji/vws)