BPN Sebut KLHK Harus Dipisahkan Agar Tak Konflik Kepentingan

CNN Indonesia | Rabu, 20/02/2019 00:58 WIB
BPN Sebut KLHK Harus Dipisahkan Agar Tak Konflik Kepentingan Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyebut pemisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu dilakukan agar tak terjadi konflik kepentingan.

Wacana pemisahan itu dicetuskan Prabowo dalam debat capres kedua Pilpres 2019 dua malam lalu. Sementara di era Presiden Joko Widodo, kedua sektor itu disatukan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kehutanan kan mengelola hutan, pasti ada urusan yang mengganggu lingkungan. Sementara lingkungan tugasnya untuk awasi dan menindak. Kalau digabung dalam satu tempat itu dikhawatirkan ada konflik kepentingan," kata Sudirman melalui pesan singkat, Selasa (19/2).


Oleh karena itu, kata dia, antara yang mengelola dan mengawasi atau memberi penindakan haruslah dipisah, tidak bisa disatukan dalam satu kelembagaan.

"Harus dipisah, tidak bisa disatukan," katanya.

Sementara Pemerhati sekaligus Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Nasional, Ismail Rumadan juga menyebut gagasan pemisahan kembali dua kementerian yang sebelumnya disatukan Jokowi itu sangat tepat.

Gagasan tersebut dinilai memiliki argumentasi kuat, apalagi sejak disatukan banyak permasalahan lingkungan hidup yang tidak tuntas.

Sebut saja dalam kasus kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan PT Freeport Indonesia. Hasil audit BPK yang dipublikasi pada Maret 2018 menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia senilai Rp185 triliun.

"Penyelesaian kasus ini sampai sekarang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi," kata Ismail.

Tak hanya itu, banyak juga kasus kebakaran hutan yang tak ada sanksi tegas bagi para pelakunya. Jika pun sudah sampai di meja hijau dan pelaku dinyatakan bersalah hingga harus membayar denda, denda tersebut hingga kini belum dibayar.

"Selama penggabungan kedua kementerian tersebut, penyelesaian atas masalah kerusakan lingkungan terkesan tertutup," katanya.

Seperti diketahui, Prabowo akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bila kelak terpilih memimpin Indonesia periode 2019-2024. Menurutnya, langkah pemisahan ini penting agar pengawasan pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup dapat difokuskan.

Prabowo mengaku heran mengapa masalah kehutanan dan lingkungan hidup hanya diurus oleh satu kementerian. Menurutnya, masalah kehutanan dan lingkungan hidup harus diurus oleh kementerian yang berbeda.

"Saya akan tegakkan pemerintahan yang bersih yang tak akan kongkalikong cemari lingkungan. Kita akan pisahkan, menteri kehutanan kok jadi satu dengan lingkungan hidup", kata Prabowo dalam debat capres kedua, Minggu (17/2). (tst/osc)