Luhut Ingin Perwira TNI/Polri di Pemerintahan Jaga Netralitas

CNN Indonesia | Selasa, 19/02/2019 08:12 WIB
Luhut Ingin Perwira TNI/Polri di Pemerintahan Jaga Netralitas Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membahas kemungkinan perwira aktif TNI/Polri bisa masuk pemerintahan agar tidak melanggar netralitas. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap anggota aktif TNI/Polri tetap menjaga netralitas ketika nantinya masuk pemerintahan.

Hal ini menanggapi isu terkait masuknya anggota aktif TNI-Polri dalam instansi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah akan membahas kemungkinan perwira aktif TNI/Polri bisa masuk pemerintahan.

"Namun, juga tidak melanggar netralitas kedua lembaga institusi tersebut, dan sesuai dengan tupoksi," katanya usai menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara di Auditorium USU di Medan, dikutip Antara Selasa (19/2).


Luhut mengatakan pemberdayaan TNI/Polri hanya berlaku untuk sejumlah instansi pemerintah yang membutuhkan sosok dengan latar belakang ilmu dan pengalaman dari seorang perwira TNI maupun Polri.


Dia menyebut misalnya di sejumlah instansi yang berada di bawah Kementerian Kemaritiman membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang wilayah, strategi, dan tantangan yang akan dihadapi.

"Kemudian juga akan lebih mudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk memutuskan target pemerintah dalam instansi yang bersangkutan," ujar dia.

Luhut Ingin Perwira TNI/Polri di Pemerintahan Jaga NetralitasPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan revisi UU TNI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan berencana merevisi UU TNI agar para perwira menengah dan perwira tinggi bisa berdinas di kementerian/lembaga negara.

Hal ini merespons upaya penataan organisasi TNI agar persoalan sekitar 500 pati dan pamen TNI yang belum mendapat jabatan dapat diakomodasi. Para perwira aktif itu nantinya bisa menduduki posisi setingkat eselon I dan eselon II di tiap-tiap kementerian/lembaga terkait.


Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menyatakan semangat dwifungsi TNI seharusnya tidak boleh dihidupkan lagi karena tak sejalan dengan amanat reformasi.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyuarakan penolakan kembalinya dwifungsi TNI. Mereka membuat petisi di change.org berjudul Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Penempatan TNI di Lembaga Sipil.

Mereka menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Sementara, rencana restrukturisasi TNI menurutnya harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI.

Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan TNI sudah mengalami transformasi sejak reformasi. Dia mengklaim buku saku dwifungsi ABRI yang sempat menjadi rujukan saat Orde Baru telah disingkirkan sejak reformasi.

(Antara/pmg)