Analisis

Kegagapan Prabowo dan Kesalahan di Debat 2014 yang Terulang

CNN Indonesia | Senin, 18/02/2019 09:36 WIB
Kegagapan Prabowo dan Kesalahan di Debat 2014 yang Terulang Dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam debat kedua Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai belum belajar dari kesalahannya dalam debat calon presiden lima tahun lalu. Hal itu terlihat dari kegagapan Prabowo ketika ditanya mengenai pengembangan infrastruktur unicorn oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat kedua Pilpres 2019 Minggu (17/2) malam.

Tak langsung menjawab, Prabowo melontarkan pertanyaan setelah mendengar pertanyaan itu. Hal serupa juga terjadi dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu, Jokowi menanyakan rencana peningkatan peran TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah). Prabowo balik bertanya kepada Jokowi karena tak mengetahui kepanjangan TPID.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menyatakan kesalahan serupa seharusnya tak terjadi kembali. Debat sebagai capres disebut bukan pertarungan baru bagi Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini disebut juga memiliki waktu lima tahun untuk mempersiapkan diri dan data guna mematangkan data debat Pilpres 2019.

"Iya menurut saya begitu (Prabowo belum belajar dari kesalahan lima tahun lalu). Bayangan saya seharusnya beliau lebih siap karena lima tahun memperhatikan. Beliau sebenarnya bisa menunjukkan Indonesia seharusnya di level ini, tapi tidak karena apa, maka strategi saya seperti ini," kata Wawan kepada cnnindonesia.com, Senin (18/2).
Dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling beradu pandangan dalam debat kedua Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Menurut dia, hal itu tak dilakukan sebab Prabowo dan timnya masih mengandalkan isu serta pernyataan yang bersifat sentimen. Tipikal serangan seperti itu jelas terlihat ketika Prabowo berulang kali mengutip Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan maksimal untuk kemakmuran rakyat.


"Itu kan jargon, pidato bombastis. Seharusnya itu diikuti penjelasan kalau negara menguasai itu seperti apa, distribusinya bagaimana, masalahnya apa, dan solusinya seperti apa. Itu supaya yang dimaksud Pak Prabowo klir. Kalau seperti kemarin belum klir. Enggak kepikiran kali ya mereka atau enggak punya imajinasi ke sana," ucapnya.

Wawan berpendapat kondisi Prabowo dalam debat kedua berbanding terbalik dengan Jokowi selaku calon petahana. Tadi malam, Jokowi jelas terlihat mengantongi banyak data dan menguasai permasalahan. Hal itu terlihat dari data yang satu per satu dikeluarkan sepanjang debat.


"Memang agak ofensif tapi dibungkus data, informasi, dan pengetahuan sehingga lebih elegan, tidak semata-mata dengan retorika," ucap Wawan.

Beberapa serangan data yang diberikan Jokowi adalah kebijakan impor. Jokowi menyatakan impor sudah ditekan besar meski belum 100 persen. Ia juga mematahkan serangan Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.


Wawan menegaskan debat merupakan salah satu sarana meyakinkan masyarakat dalam memberikan harapan, bukan hanya memamerkan kemampuan berpidato. Sehingga, debat seharusnya diikuti pemahaman hal-hal operasional dan detail solusi sebab akan menunjukkan kemampuan calon pemimpin dalam menguasai permasalahan.


Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin (Syarief) Hasan menyatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno selalu memberikan fakta dan data substantif kepada paslonnya sebelum debat. Kata dia, hal yang terjadi dalam debat kemarin bahkan lima tahun lalu bukan sebuah kegagapan dan kekeliruan Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)


"Beliau hanya ingin menegaskan supaya tidak misleading. Sementara kalau TPID itu memang tidak populer. Jadi agak berbeda," tutur Syarief Hasan.


(chri/dea)