Faldo Maldini: Prabowo akan 'Preteli' Klaim Jokowi saat Debat

mts, CNN Indonesia | Minggu, 17/02/2019 18:01 WIB
Faldo Maldini: Prabowo akan 'Preteli' Klaim Jokowi saat Debat Calon presiden Prabowo Subianto sudah memiliki catatan khusus terkait klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam debat capres kedua nanti. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Faldo Maldini mengatakan Prabowo akan mempreteli klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo di sektor infrastruktur dalam debat capres kedua malam nanti.

Debat kedua ini hanya mempertemukan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Debat mengusung tema soal energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Faldo mencontohkan Prabowo akan membedah pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak pada peningkatan produksi hasil pertanian dan tak tercapainya target swasembada pangan.


"Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan," kata Faldo dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (17/2).

Selain itu Faldo mengatakan BPN memiliki sejumlah catatan kinerja pemerintahan Jokowi selama lima tahun. Terutama soal janji-janji yang tidak terlaksana.

"Kami punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya, tidak ingin impor di 2015, tapi ternyata impor," ucap politisi PAN tersebut.

Sementara itu, juru Bbicara BPN Prabowo-Sandi lainnya, Dian Islamiaty Fatwa, mengatakan pemerintahan Jokowi jelas telah gagal dalam berbagai hal.

Terkait infrastruktur, katanya, pembangunan yang dilakukan dibebankan pada utang. Besarnya utang pemerintah untuk biaya infrastruktur, menurut dia, tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

"Argumen ini kemudian diperkuat dengan performa neraca perdagangan sepanjang 2018 yang mengalami defisit, bahkan terburuk sejak tahun 1975," ujar Dian.

Dia menambahkan hal tersebut menimbulkan beban besar yang harus ditanggung perusahaan milik negara (BUMN) untuk memenuhi realisasi infrastruktur.

"BUMN konstruksi dipaksa membangun tanpa diikutsertakan kelayakannya," ucap Dian. (mts/wis)