Moeldoko Tak Ingin Berita Didominasi Kelompok Tertentu

CNN Indonesia | Senin, 11/02/2019 19:14 WIB
Moeldoko Tak Ingin Berita Didominasi Kelompok Tertentu Kepala KSP Moeldoko menyebut ada kelompok yang mendominasi penyebaran berita dan informasi di masyarakat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut ada kelompok tertentu yang mendominasi penyebaran berita dan informasi di masyarakat. Hal itu dia sampaikan saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum dan Kehumasan Kementerian Dalam Negeri.

"Jangan informasi itu didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya peran kita (kehumasan) menjadi kecil, sangat disayangkan. Tapi justru peran kita harus dioptimalkan sebaik-baiknya," kata Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2).

Moeldoko berharap humas pemerintahan mampu menyampaikan informasi capaian dan kinerja pemerintah dari level pusat hingga daerah sehingga dapat menyentuh masyarakat di akar rumput.



"Sekali lagi, jangan berita-berita itu didominasi kelompok tertentu, apalagi berita itu sungguh menyesatkan dan tidak bertanggung jawab," katanya.

Namun Moeldoko tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kelompok tertentu yang dimaksud tersebut. Dia pun mengakui tidak mudah menghadapi hoaks atau penyebaran berita bohong.

Moeldoko mengatakan fakta ini ditunjang hasil survei sebuah lembaga. Dia menunjukkan sebanyak 88,4 persen masyarakat berbicara topik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Upaya pemerintah menanggulangi masalah ini, lanjutnya adalah dengan penegakan hukum.

"Ini kalau tidak diwaspadai sumber perpecahan kita ada di situ. Apalagi didorong keinginan hoaks, maka harus ada upaya law enforcement, tidak peduli siapapun dia harus dipenjarakan, dipenjarakan saja. Tidak ada takut kita," kata mantan Panglima TNI itu.


"Karena apa? Ini sumber perpecahan. Kalau tidak ditangani sungguh-sungguh dan tegas, maka kita nanti menuju kepada the point of no return. Setelah berantakan baru kita sadar bahwa kita telah rusak," lanjutnya.

Selain penegakan hukum, Moeldoko menyebut upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah berdiskusi dan mengumpulkan orang-orang berpengaruh dari berbagai kalangan, untuk membantu memberi pemahaman regulasi.

Sebelumnya, Moeldoko sempat mengatakan ada upaya sistemik dalam memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Moeldoko mencium gelagat tersebut jauh hari sebelum muncul kabar bohong mengenai tujuh kontainer berisi surat yang tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01. Kasus lain yang terindikasi ke arah serupa yaitu kasus e-KTP tercecer di sejumlah daerah dan e-KTP ganda.

(swo/pmg)