Tanpa Wagub, Anies Yakin Pemprov DKI Tetap Pertahankan WTP

CNN Indonesia | Senin, 04/02/2019 15:24 WIB
Tanpa Wagub, Anies Yakin Pemprov DKI Tetap Pertahankan WTP Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan optimistis Pemprov DKI tetap mempertahankan status WTP pada 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2019.

Tahun lalu, DKI meraih status opini WTP yang dipimpin langsung oleh eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sementara tahun ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Pemprov DKI, Michael dan diakui Anies pihaknya harus bekerja lebih keras.

"Tahun ini terasa tantangannya lebih besar. Kemarin kita membuat tag line 'Road to WTP'. Sekarang lebih besar 'Road to Retain WTP'. Kerjanya lebih ekstra," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (4/2).



Anies menyatakan DKI bakal mencoba untuk menyusun setiap aset yang menjadi pekerjaan rumah (PR) DKI di LHP BPK 2018. Adapun pencatatan aset yang perlu dibenahi DKI ialah aset di atas tahun 2017.

"Masalah yang menantang adalah penataan aset ini umumnya temuan dari 2017 ke belakang yang menjadi PR kita akan mencoba menyelesaikan ini semua 15 Maret lebih awal dari batas akhir," kata dia.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemprov DKI Michael menyatakan salah satu fokus DKI tahun ini dalam pemeriksaan adalah soal pencatatan aset. Ia mengatakan sejauh ini ada hampir Rp500 trilun aset DKI yang sudah tercatat dan masih terus dibenahi.

"Total aset Pemprov DKI saat ini nilai nya sekitar Rp494,75 trilun. Dengan perincian untuk nilai aset tetapnya mencapai sekitar Rp424,79 triliun," kata Michael kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/2).


Jumlah ini, kata Michael, masih bisa bertambah menyusul banyaknya pencatatan yang belum terekam. Adapun aset yang belum tercatat biasanya merupakan aset lama seperti aset tahun 1970-an. Pada umumnya, kata dia, para Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) hanya mencatatkan nilai seadanya.

"Biasanya teman-teman SKPD menuliskan Rp1 karena memang sudah lama. Nah ini kita ini nilai lagi secara wajar kita punya nilai jual objek pajak (NJOP) dan taksiran dana. Yang penting adalah kita mencoba dan representasikan yang wajar," ucap dia.

Selanjutnya yang menjadi salah satu sorotan LHP BPK 2018 adalah terkait pencatatan angka aset lahan Sumber Waras dan lahan Cengkareng. Michael mengatakan sejauh ini proses sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan DKI dan Biro Hukum DKI jakarta.

"Jadi kita jelasin nantinya kronologinya, apakah nanti akan dkembalikan oleh yayasan itu nanti. Kami masuk dari sisi penyajian laporan," kata dia.

Terakhir, Michael memastikan bahwa setiap jalannya tim 'Road to Retain WTP' akan terus dipantau oleh Anies. Pihaknya akan terus mengadakan pertemuan seperti yang dilaksanakan Sandi dulu saat memimpin 'Road to WTP'.

"Tiap minggu akan melakukan pertemuan rapat membahas permasalahan yang perlu kita selesaikan dalam meeting dan progresnya kita selesaikan per minggu," tutur dia.

(ctr/ain)