Sponsored by

Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Buni Yani Bantah Kabur

CNN Indonesia | Jumat, 01/02/2019 13:21 WIB
Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan, Buni Yani Bantah Kabur Buni Yani bantah ingin kabur dari panggilan kejaksaan negeri Depok. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Buni Yani membantah dirinya kabur dari panggilan eksekusi yang dilayangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat pada Jumat (1/2).

"Saya enggak kabur ya," kata Buni kepada wartawan setibanya di Masjid Al-Barkah, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta selatan, Jumat (1/2).

Dia mengaku akan menyerahkan diri apabila keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan kasasi terhadap kasusnya sudah jelas. Menurut Buni Yani, hasil keputusan MA masih belum jelas dan multi interpretasi.


Dia pun menyatakan bahwa tidak ada perintah penahanan dalam putusan kasasi MA yang diambil November 2018 silam.

"Bahasa hukum itu semestinya jelas, terukur, terbatas, memiliki definisi yang fix, tapi ini ada dua isinya yaitu kasasi jaksa penuntut umum ditolak, kasasi Buni Yanu ditolak, dan membayar biaya perkara Rp2.500, sama sekali tidak ada perintah penahanan dan memang tidak perlu," ucap Buni Yani.
Oleh karena itu, Buni Yani mengaku tengah meminta fatwa dari MA terkait keputusan kasasinya. Dia berjanji akan langsung menyerahkan diri bila fatwa MA itu menyatakan bahwa dirinya harus menjalani hukuman penjara.

"Kami minta fatwa dari MA. Nanti kalau MA mengatakan Buni Yani wajib masuk penjara, saya langsung menyerahkan diri otomatis," tuturnya.

MA sendiri sebelunnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik Buni Yani tetap bisa dieksekusi. 

Soal perintah pernahanan yang tidak ada di putusan kasasi, juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan perintah eksekusi itu tak harus dituliskan dalam salinan putusan karena menjadi kewenangan jaksa sebagai eksekutor.

"Ya saya baca memang tidak dimuat perintah untuk ditahan. Jadi sebenarnya tidak perlu ditulis, tapi dengan putusan MA itu sudah inkrah tidak ada lagi," ujar Andi di gedung MA Jakarta, Jumat (1/2). 
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, 14 November 2017, menilai Buni menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA lewat Facebook karena mengunggah video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan menghilangkan kata 'pakai' dalam transkripannya.

Setelahnya, Buni mengajukan banding namun Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan Kasasi ke MA. Namun, di dua jenjang peradilan itu permohonannya mental.

MA juga mengatakan peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terbuka bagi Buni. Namun, PK itu baru bisa diajukan setelah jaksa melakukan eksekusi.

Buni Yani kemudian mengajukan permohonan penangguhan eksekusi dan fatwa kepada MA, namun belum ada jawaban.

(mts/DAL)