Istana soal Petisi Referendum Papua: PBB Hormati Indonesia

CNN Indonesia | Senin, 28/01/2019 14:23 WIB
Istana soal Petisi Referendum Papua: PBB Hormati Indonesia Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini PBB tak menggubris petisi referendum Papua Barat. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini PBB tidak akan menggubris petisi referendum kemerdekaan Papua Barat meski sudah ditandatangani 1,8 juta orang karena menghormati kedaulatan Indonesia. 

Petisi tersebut dibuat oleh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan telah diserahkan Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet. ULMWP selama ini dikenal gencar memperjuangkan Papua pisah dari Indonesia. 

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1).


Moeldoko mengatakan petisi yang diserahkan oleh Pemimpin ULMWP, Benny Wenda itu tak akan berpengaruh terhadap upaya melepaskan diri Papua dari Indonesia.

"Enggak, enggak [akan pengaruh]," kata dia.

Lebih lanjut, Moeldoko menyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga sudah memberikan paparan terbaru mengenai penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih.

"Pak Wiranto juga sudah mengatakan bahwa perlu ada evaluasi," ujarnya.

Sebelumnya ULMWP mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh," kata Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, di Genewa, Swiss, seperti dikutip Reuters pada Senin (28/1).

Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Dia menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisi ini yang ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Dalam pertemuannya dengan Bachelet, WNI yang tengah mengasingkan diri di Inggris itu juga mengatakan keduanya sempat membicarakan situasi di wilayah Nduga, ketika 11 orang tewas saat melarikan diri dari TNI beberapa waktu lalu.

Benny juga mengklaim setidaknya 22 ribu rakyat Papua terlantar.

(fra/arh)