Tangan Kanan Gubernur Aceh Jadi Buron KPK

CNN Indonesia | Rabu, 26/12/2018 16:47 WIB
Tangan Kanan Gubernur Aceh Jadi Buron KPK KPK menetapkan Izil Azhar sebagai buron dalam kasus gratifikasi Dermaga Sabang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan tersangka penerima gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011, Izil Azhar, yang juga orang kepercayaan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"KPK telah memasukan tersangka Izil Azhar dalam Daftar Pencarian Orang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (26/12).

Dalam mencari keberadaan Izil, kata Febri, KPK mengirimkan surat kepada Polri untuk membantu pencarian salah satu tersangka yang diduga bersama Irwandi menerima Rp32,4 miliar dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang.


"Meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap dan diserahkan kepada KPK," ujarnya.

Febri menyatakan pihaknya meminta kepada Izil untuk menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum secara terbuka. Febri juga mengimbau masyarakat Aceh membantu pencarian Izil dan melaporkan kepada KPK bila mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

"Pada saudara Izil Azhar kami imbau agar menghadapi proses hukum ini secara terbuka sesuai dengan hukum acara yang berlaku," kata dia.

Izil ditetapkan sebagai tersangka bersama Irwandi Yusuf. Izil bersama Irwandi diduga menerima gratifikasi terkait jabatan Irwandi sebesar Rp32,4miliar dalam pembangunan Dermaga Sabang.

Izil diketahui dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, baik sebagai tersangka maupun saksi.

Irwandi sendiri telah dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan  didakwa menerima uang suap sebesar Rp1,05 miliar dalam kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Selain itu, Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp41,1 miliar terkait jabatannya sebagai gubernur dua periode terpisah di Serambi Makkah tersebut. Irwandi sendiri merupakan Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

(fra/arh)