JK Sebut Kegagalan Tes CPNS terkait Gap Besar di Pendidikan

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 20:25 WIB
JK Sebut Kegagalan Tes CPNS terkait Gap Besar di Pendidikan Jusuf Kalla menilai ada gap besar terkait pendidikan di Jawa dan luar Jawa. Banyak perserta dari luar Jawa gagal tes CPNS. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan banyak peserta yang gagal tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini lantaran ada kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Sebanyak 1,8 juta orang yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hanya sekitar delapan persen atau 100 ribu orang yang lolos.

Hal ini disampaikan JK saat memberikan sambutan dalam acara Tempo Economic Briefing di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (14/11).



"Saya baru menerima laporan dari Menpan RB hasil ujian masuk PNS. Terjadi perbedaan antara yang terbaik dan terbelakang, artinya pendidikan kita mengalami gap yang besar antara Jawa dan non-Jawa," ujar JK.

Meski tak menyebutkan secara rinci data peserta CPNS yang lolos dari Jawa atau luar Jawa, JK melihat kecenderungan lebih banyak peserta dari luar Jawa yang tak lolos CPNS.

Berkaca dari seleksi CPNS 2017, peserta dari luar Jawa memang banyak yang tak lolos tes. Kemenpan RB saat itu menyatakan peserta yang lolos seleksi administrasi di Jawa rata-rata lebih dari 20 persen. Sementara luar Jawa tak sampai lima persen.


"Jadi kita harus berusaha tingkatkan itu. Bukan hanya lewat teknologi, tapi juga mendidik orang untuk bisa ikuti ini," katanya.

Kemenpan RB sebelumnya menyebut tingkat kelulusan pada tahap SKD di CPNS 2018 hanya di angka 10 persen saat data yang masuk sudah mencapai 60 persen.

Rendahnya tingkat kelulusan ini masih digodok oleh panitia seleksi nasional yang akan dilanjutkan dengan perumusan Peraturan Menpan RB.


Tak menutup kemungkinan standar kelulusan tes CPNS itu akan diturunkan. Saat ini nilai ambang batas berada pada angka 298.

Tes CPNS di kementerian dan lembaga pusat, peserta yang lulus mencapai 21,28 persen. Lalu untuk tingkat pemerintah daerah, di Indonesia Barat 3,81 persen, Indonesia Tengah 1,33 persen, dan Indonesia Timur 0,17 persen. (pris/pmg)