Desakan Papua Merdeka Kembali Mengemuka

Lalu Rahadian , CNN Indonesia | Selasa, 14/11/2017 20:54 WIB
Desakan Papua Merdeka Kembali Mengemuka Persoalan di Papua disebut karena penjajahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konflik vertikal dan horizontal di Provinsi Papua disebut tak akan selesai hingga Pemerintah Indonesia memberi kesempatan warga untuk menentukan nasib melalui forum internasional.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta berkata, akar masalah di Papua sebenarnya adalah Indonesia. Menurutnya, Pemerintah harus membiarkan warga Papua menentukan nasibnya sendiri, alih-alih meneruskan 'penjajahan' di sana.

"West Papua berada di dalam penjajahan Indonesia. Kalau kembali ke sejarah, saat proklamasi tak ada wilayah Papua masuk ke Indonesia," kata Surya dalam konferensi pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa (14/11).

Pendapat Surya disampaikan menanggapi munculnya kembali konflik di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kepolisian menyebut di distrik tersebut, ada kegiatan --yang menurut istilah polisi-- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengakibatkan terganggunya akses ke Desa Banti dan Kimbely.


Kegiatan KKB tersebut telah direspons Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dengan mengeluarkan maklumat nomor B/MKMLT/01/XI/2017 tertanggal 12 November 2017 yang meminta KKB menyerahkan diri.

Boy meminta seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara ilegal agar meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat.

Boy juga mengklaim KKB menyandera ribuan warga dua desa di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Menurut Surya, klaim polisi tentang penyanderaan terhadap warga dua desa di Tembagapura tidak benar. Surya mengeluarkan klaim tandingan, dan berkata tak ada penyanderaan terhadap warga di sana.

"Yang kami lakukan langsung adalah komunikasi dengan kelompok sipil di sana. Mereka konfirmasi tak ada penyanderaan terhadap warga," tuturnya.


Ia memandang apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Tembagapura memiliki dasar politik jelas, merebut kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, kata Surya, pemberian cap KKB pada TPN-OPM merupakan tindakan yang merendahkan. Penyematan status KKB terhadap kelompok di Tembagapura juga dipandang mengaburkan akar masalah di Bumi Cenderawasih.

"Dasar politik mereka adalah dasar merebut kedaulatan bangsa West Papua yang ada di bawah koloni NKRI," katanya.

Surya pun meminta pemerintah segera menarik aparat keamanan, menutup Freeport, membebaskan para tahanan politik, serta membuka akses bagi jurnalis agar masalah di Papua dapat dilihat secara jelas.


Infrastruktur Bukan Solusi

Sementara itu Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menilai maraknya pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih tak menjawab persoalan dasar masyarakat di sana.

Menurut AMP dan FRI-WP, masalah utama di Papua adalah politik. Senada dengan Surya, pegiat AMP Frans Nawipa menyebut konflik yang kerap terjadi di sana hanya dapat selesai jika pemerintah mengizinkan warga Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Akar persoalannya adalah status politik yang dimanipulasikan Indonesia dan militer pada 1960an. Pendekatan pembangunan pemerintah sampai kapan pun bukan menjadi jawaban potensi masalah di Papua," kata Frans.


Frans mengklaim tak ada masyarakat Papua yang meminta pembangunan kepada pemerintah. Karena itu, upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun negara dari Papua dianggap tak berdampak signifikan.

Surya Anta menambahkan, pembangunan Jalan Trans Papua di Bumi Cenderawasih tak bisa mengganti nyawa yang hilang akibat pembantaian aparat keamanan selama ini.

"Yang dibutuhkan adalah kebebasan politik, bebas dari segala macam kolonialisasi, menentukan nasibnya sendiri sebagai entitas bangsa," kata Surya.

Sejak Jokowi menjadi Presiden pada 2014 lalu, pembangunan infrastruktur di kawasan Papua dan perbatasan negara memang menjadi salah satu prioritasnya. (wis)