logo CNN Indonesia

KPK Kebut Penyelidikan Penerbitan SKL BLBI untuk BDNI

, CNN Indonesia
KPK Kebut Penyelidikan Penerbitan SKL BLBI untuk BDNI
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempercepat proses penyelidikan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Penerbitan surat itu ditenggarai merugikan negara.

Proses penyelidikan penerbitan SKL untuk BDNI ini ditandai dengan pemeriksaan Mantan Menteri Koordinator Bidang‎ Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie, Kamis (20/4).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyelidikan yang tengah dilakukan pihaknya merupakan kelanjutan dari proses yang sudah berlangsung sejak medio 2014 sampai 2015 lalu.

"Ada tindak lanjut dari proses yang pernah kita lakukan sebelumnya. Di tahun 2014-2015 pada saat itu," kata Febri di Gedung KPK, Jumat (21/4) malam.

BDNI sendiri merupakan milik Sjamsul Nursalim. Bank tersebut merupakan salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp27,4 triliun.

Surat lunas tersebut terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (laku Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun).

Menurut Febri, salah satu fokus penyelidikan pihaknya memang dalam kasus penerbitan SKL BLBI yang disinyalir merugikan negara Rp138,7 triliun, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Febri mengungkapkan, pada pekan depan pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak yang mengetahui proses penerbitan SKL, yang dilakukan di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ia juga membeberkan sudah sejauh mana penyelidikan ini dilakukan.

"Kami akan pastikan, kemungkinan lebih lanjut minggu depan, apakah ada pemeriksaan yang lain dan prosesnya di mana," tuturnya.

KPK menurutnya, menyadari bahwa penanganan terkait penerbitan SKL BLBI ini menjadi kasus yang penting dan banyak ditanyakan sejumlah pihak. Ia memastikan KPK akan fokus untuk menyelesaikan penyelidikan, sebelum menaikannya ke penyedikan.

"Karena ini salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik," tuturnya.

Sebelumnya, kelanjutan penyelidikan terkait penerbitan SKL BLBI ini diketahui dari kedatangan Kwik Kian Gie ke KPK. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu mengaku diperiksa terkait penerbitan SKL BLBI.

Kwik menjelaskan, dirinya dimintai keterangannya terkait SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). "Kasusnya BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004," jelasnya, Kamis (20/4).

Ketika KPK masih dinahkodai Abraham Samad, lembaga antirasuah itu beberapa kali telah memeriksa tiga menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Mereka yang diperiksa pada akhir Desember 2014 itu yakni mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi; dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti serta Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gede Putu Ary Suta.

SKL BLBI sendiri dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10.

SKL berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge.

BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.

Pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan, Rp138,7 triliun dinyatakan merugikan negara.

Sementara itu, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun. Sejumlah Rp53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video