Bentrok TNI-Polisi

Jangan Jadi Anggota TNI-Polri Jika Ingin Kaya

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Sabtu, 22/11/2014 12:56 WIB
Jangan Jadi Anggota TNI-Polri Jika Ingin Kaya Jenderal Pol Sutarman (kedua kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Mapolda Kepri, Kamis (20/11). Kapolri dan KSAD bertemu untuk membahas insiden penyerangan Mako Brimoda Kepri oleh sejumlah oknum anggota Yonif 134/TS Rabu (19/11). ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Jakarta, CNN Indonesia -- Masalah kesejahteraan disinyalir menjadi salah satu alasan bentrok anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Namun bagi mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Oegroseno masalah kesejahteraan tidak bisa dijadikan alasan.

"Gaji mereka sama, tidak ada yang dibedakan," ujar Oegroseno saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11). Dia menekankan pekerjaan sebagai anggota TNI atau Polri bukan untuk mencari uang.

"Kalau ingin kaya jangan jadi anggota TNI-Polri, jadi pengusaha saja," ujarnya. Dia mengingatkan TNI dan Polri bekerja untuk negara, bukan untuk dibayar. Aparat TNI dan Polri saat ini harus bisa menghilangkan pola pikir "anggota bayaran".


Sebelumnya pada Rabu (19/11) terjadi bentrok di Batam, Kepulauan Riau, yang melibatkan anggota Brimob Polda Kepri dengan anggota TNI Batalyon Yonif 134. Peristiwa tersebut terjadi malam hari saat Markas Komando Brimob ditembaki dari arah luar hingga membuat beberapa bagian Mako Brimob rusak parah.

Akibat lain yang ditimbulkan bentrok tersebut adalah tewasnya satu orang anggota TNI yang terkena luka tembak di bagian dada. Saat suasana mereda, masalah kesejahteraan muncul sebagai alasan bentrok TNI-Polri selalu terjadi.

Oegroseno mengatakan polisi atau tentara di Indonesia bekerja untuk negara. "Sekali lagi saya tegaskan kita bekerja untuk negara, bukan untuk dibayar," ujarnya.

Dia menambahkan, anggota TNI-Polri pun harus bekerja sama tanpa harus ada embel-embel nota kesepahaman. "Tidak perlu ada MoU antara dua instansi ini, tidak perlu juga persetujuan atasan tertinggi untuk saling bantu. Saat salah satu membutuhkan saat itu juga harus bantu," katanya.

"Kita hadir bukan untuk bekerja sama tapi untuk sama sama kerja bagi Indonesia," ujarnya.