Negara-negara produsen minyak melakukan perlawanan terhadap upaya memasukkan komitmen pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Perlawanan tersebut membuat negosiasi iklim yang berlangsung di bawah kepemimpinan Turki dan Australia menemui jalan buntu.
Dikutip dari AFP, Presidensi COP31 pada Minggu (22/11) mengajukan rancangan kesepakatan terbaru setelah negosiasi berlangsung melewati tenggat waktu. Namun, proposal tersebut kembali tidak secara eksplisit menyebut bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas.
Sikap itu memperdalam ketegangan di antara hampir 200 negara peserta yang harus menyepakati dokumen akhir COP31. Selama dua pekan perundingan, negara-negara masih kesulitan menjembatani perbedaan pandangan mengenai masa depan penggunaan energi fosil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uni Eropa dan sejumlah negara lain mendorong kesepakatan yang memuat komitmen kuat untuk beralih dari bahan bakar fosil. Namun, tuntutan tersebut mendapat penolakan dari negara-negara kaya minyak, terutama Arab Saudi.
ADVERTISEMENT
Seorang pejabat Uni Eropa kepada AFP menyebut proposal terbaru itu sebagai langkah mundur. Ia bahkan memperingatkan adanya kemungkinan besar COP31 berakhir tanpa kesepakatan.
"Saya lebih pesimistis hari ini dibandingkan kemarin," kata pejabat tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Seorang pejabat Jerman juga mengakui alotnya perundingan akibat perlawanan negara-negara produsen minyak.
"Situasinya sulit, dan hasilnya tidak pasti. Negara-negara produsen minyak melakukan perlawanan sengit," kata pejabat Jerman tersebut.
Pejabat Arab Saudi menolak berkomentar saat dimintai tanggapan.
Bahan bakar fosil menjadi salah satu pembahasan paling sensitif dalam perundingan COP31. Situasi ini juga berlangsung di tengah lonjakan harga energi dan ketegangan geopolitik akibat perang di Iran.
Rancangan kesepakatan yang dirilis awal pekan ini sebelumnya menyerukan percepatan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Namun, draf kedua yang lebih ringkas pada Kamis (19/11) justru menghapus seluruh penyebutan batu bara, minyak, dan gas.
Ancaman sejumlah negara untuk meninggalkan perundingan mendorong Turki dan Australia menggelar pertemuan mendadak antara Uni Eropa dan Arab Saudi guna mencari titik kompromi.
Dalam rancangan terbaru, terdapat rujukan terhadap kesepakatan global pada 2023 mengenai peralihan dunia dari bahan bakar fosil. Namun, dokumen itu tetap tidak secara eksplisit menyebut bahan bakar fosil.
Draf tersebut juga mempertahankan dorongan kontroversial untuk memperluas teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). Teknologi yang didukung industri bahan bakar fosil itu selama ini dikritik karena dinilai mahal dan tidak efektif memangkas emisi.
Menteri Lingkungan Antigua dan Barbuda, Michael Joseph juga menyatakan kekecewaannya terhadap rancangan kesepakatan tersebut.
"Kami sangat kecewa dengan tampilan teks tersebut," kata Joseph setelah meninggalkan kantor presidensi COP31.
"Saya tidak bisa dengan jujur mengatakan bahwa saya setuju jika ini disahkan" dalam bentuknya saat ini, kata Joseph. Ia menambahkan bahwa rancangan tersebut "cukup bungkam" mengenai bahan bakar fosil.
Di tengah kebuntuan soal bahan bakar fosil, Turki dan Australia mengarahkan perhatian pada upaya elektrifikasi sebagai salah satu cara menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Rancangan kesepakatan terbaru menyerukan peningkatan porsi listrik dalam total konsumsi energi final global menjadi 35 persen pada 2035. Dokumen itu juga mendorong perluasan penggunaan energi bersih.
Elektrifikasi dilakukan dengan mengganti teknologi yang secara langsung membakar bahan bakar fosil, seperti mobil diesel dan pemanas berbahan bakar gas, dengan alternatif berbasis listrik.
Namun, sejumlah negara menginginkan target yang secara eksplisit menyebut energi bersih. Mereka khawatir elektrifikasi justru tetap bergantung pada bahan bakar fosil apabila sumber listriknya tidak berasal dari energi terbarukan.
Saat ini, sekitar sepertiga produksi listrik global masih menggunakan batu bara. Sementara itu, sekitar seperlima lainnya berasal dari gas fosil.
COP31 sebelumnya mendapat tekanan untuk menunjukkan kemajuan dalam mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca. Perundingan berlangsung di tengah berbagai bencana terkait perubahan iklim yang melanda sejumlah wilayah, mulai dari Eropa hingga Nepal dan Indonesia.
Selain persoalan bahan bakar fosil, upaya Arab Saudi, India, dan Kenya untuk menunda penerbitan laporan berikutnya dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC) juga menjadi sumber perselisihan.
Rancangan kesepakatan terbaru hanya menekankan pentingnya laporan tersebut untuk evaluasi global terhadap upaya pengurangan emisi pada 2028.
Puluhan negara di Eropa, Afrika, dan kawasan Pasifik menginginkan hasil kajian otoritas ilmiah global mengenai perubahan iklim itu diterbitkan tepat waktu sebelum evaluasi tersebut berlangsung.
Negara-negara peserta COP31 juga berbeda pandangan mengenai langkah menghadapi ancaman terlampauinya batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
Dalam draf terbaru, negara-negara menyampaikan "keprihatinan mendalam" bahwa pemanasan global akan melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri dalam beberapa tahun mendatang.
Perundingan turut tersendat akibat persoalan lama mengenai kewajiban negara-negara kaya membantu negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim.
Penghapusan target pendanaan adaptasi iklim sebesar US$120 miliar dalam rancangan kesepakatan terbaru juga memicu kemarahan negara-negara berkembang.
(dis/mik)

