Inggris Sanksi 8 Perusahaan Israel yang Terlibat Caplok Tepi Barat

CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2026 17:30 WIB
Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. (AFP/ZAIN JAAFAR)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pernyataan pemerintah Inggris pada Selasa (17/11), sanksi terhadap delapan perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu.

Langkah ini bertujuan memutus aliran dana perusahaan sekaligus membatasi kemampuan mereka mendukung pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel.

Pemerintah Inggris menilai Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan permukiman, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut.

Inggris juga menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini. Jumlah permukiman yang disetujui dalam empat tahun terakhir disebut melampaui total persetujuan selama 20 tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Miliband menyoroti rencana pembangunan kawasan E1 di Tepi Barat. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini. Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara," kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Delapan perusahaan yang masuk daftar sanksi terlibat dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, hingga pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di kawasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 yang mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut masih melakukan kegiatan penghalangan bantuan hingga Oktober. Akibat sanksi tersebut, aset organisasi dibekukan dan sejumlah anggotanya dilarang menduduki jabatan administratif.

"Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza yang tak tertahankan," ujar Miliband.

Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris juga mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza.

Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan otoritas Israel.

Sementara itu, banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi. Saat ini, sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.

Pada 12 November, Inggris juga mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta (Rp120 miliar) kepada UNICEF untuk membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza.

Lebih dari 50 negara turut mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses lebih luas bagi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober itu memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti yang berada di kawasan tersebut.

Meski demikian, pemerintah Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional atau "Garis Hijau". London membedakan aktivitas ekonomi tersebut dari kegiatan yang berlangsung di pemukiman Israel.

(mge/bac)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA