ASEAN Buka Pintu Terima Myanmar Lagi dengan Syarat Ketat

CNN Indonesia
Senin, 16 Nov 2026 15:00 WIB
ASEAN membuka peluang untuk memulihkan kembali representasi politik Myanmar di blok ini dengan syarat ketat.
ASEAN membuka peluang untuk memulihkan kembali representasi politik Myanmar di blok ini dengan syarat ketat. (NHAC NGUYEN/Pool via REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia --

Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membuka peluang untuk memulihkan kembali representasi politik Myanmar di blok ini dengan syarat ketat usai lima tahun negara ini dilanda krisis buntut kudeta militer.

Representasi politik meliputi kepala pemerintahan atau presiden serta pejabat setingkat menteri yang ditunjuk. Setelah kudeta, ASEAN menangguhkan kepemimpinan junta Myanmar dan tak mengundang representasi politik hadir dalam pertemuan puncak dan pertemuan antar Menteri Luar Negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peluang itu tertera dalam dokumen ASEAN Leaders' Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus sebagai hasil retreat para kepala negara dan perwakilan ASEAN di Manila, Minggu (15/11).

Di bagian review pada poin kedua dijelaskan para kepala negara membahas situasi di Myanmar dan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi di sana.

ADVERTISEMENT

"Kami juga mendorong kemajuan substantif dalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan menekankan perlunya ASEAN untuk menyesuaikan keterlibatannya dengan Myanmar berdasarkan perkembangan di lapangan, dengan cara yang dapat mendorong kemajuan lebih lanjut dalam pelaksanaan 5PC tersebut," demikian isi poin kedua.

Konsensus Lima Poin disepakati negara anggota ASEAN di Jakarta pada 2021 lalu, tak lama setelah kudeta dan kekerasan terhadap warga sipil Myanmar terjadi.

Konsensus ini berisi penghentian kekerasan dan semua pihak menahan diri, menggelar dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, mediasi utusan khusus ASEAN, menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre), dan kunjungan utusan khusus serta delegasi ke Myanmar.

Dalam dokumen terbaru itu juga kepala negara ASEAN sepakat bahwa 5PC tetap jadi "acuan utama" dalam menangani krisis di Myanmar dan pemulihan representasi politik negara tersebut di blok ini.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, ASEAN juga bakal menjalin keterlibatan yang terukur dengan Myanmar.

"Menjalankan keterlibatan yang terukur dengan Myanmar melalui pendekatan bertahap yang didasarkan pada kemajuan, dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan," demikian poin 25 di dokumen tersebut.

"Dengan syarat adanya kemajuan yang berkelanjutan dan konkret dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC) oleh Myanmar, ASEAN dapat mempertimbangkan pemulihan penuh representasi politik Myanmar secara bertahap," lanjut poin itu.

ASEAN juga akan terus melanjutkan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar oleh Utusan Khusus Ketua ASEAN dengan dukungan negara anggota dan tetangga Myanmar yang sesuai dengan implementasi 5PC.

"Menugaskan para Menteri Luar Negeri untuk terus melakukan keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar, termasuk melalui penyelenggaraan diskusi informal sesuai dengan 5PC," demikian poin 19 di dokumen tersebut.

Kepala negara anggota ASEAN juga mendorong upaya dari masing-masing melalui keterlibatan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan terkait dan dalam konsultasi dengan Ketua ASEAN, untuk mendorong kemajuan substantif dalam implementasi 5PC.

Selain itu, mereka terus menjunjung tinggi keputusan kolektifi ASEAN terkait representasi non-politik Myanmar di pertemuan puncak kepala negara dan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) sampai ada kemajuan yang berarti soal 5 PC.

Partisipasi Myanmar, lanjut dokumen itu, dalam pertemuan-pertemuan lain dari badan atau mekanisme tingkat menteri sektoral ASEAN harus dilakukan tanpa pembatasan di semua tingkatan.

Sebelum KTT digelar dan dokumen itu muncul, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan partispasi pemimpin dan Menlu Myanmar dalam meja perundingan kemungkinan tak akan tercapai di pertemuan tingkat tinggi kali ini di Manila.

"[Pembahasan ini] akan dipercayakan ke Singapura," kata Maria ke Kyodo News pada Sabtu, yang dikutip Inquirer Net. Singapura akan memegang presidensi ASEAN tahun depan.

Sumber-sumber diplomatik juga menilai langkah itu kemungkinan karena perkembangan yang minim terhadap Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan tepat setelah kudeta dilancarkan Min Aung Hlaing.

Para sumber juga mengungkapkan, para pemimpin ASEAN kemungkinan besar akan mempertimbangkan kebijakan "pengembalian bertahap" perwakilan politik dari Myanmar.

(isa/bac)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA