Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak melibatkan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir dalam, pemerintahan Israel berikutnya.
Trump memantau hasil pemilihan umum Israel dan implikasi politiknya melalui para pembantunya, setelah hasil pemilu itu menunjukkan belum ada satu pun blok politik yang memperoleh mayoritas kursi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah sumber yang dekat dengan Trump mengatakan bahwa presiden AS tersebut tidak menginginkan pemerintahan Israel berikutnya melibatkan pemimpin partai Kekuatan Yahudi (Otzma Yehudit), Ben Gvir.
Trump juga disebut mempertimbangkan kemungkinan agar pemimpin partai Zionisme Religius, Bezalel Smotrich, tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.
Menurut sumber tersebut, Trump secara pribadi terus memantau perkembangan politik Israel melalui sejumlah saluran. Hal itu menunjukkan perhatian pemerintahannya terhadap susunan kabinet dan arah kebijakan pemerintahan Israel berikutnya.
Sumber tersebut juga menyebut pemerintahan yang melibatkan Ben Gvir bukanlah pilihan bagi Trump. Karena itu, Trump memberikan pujian kepada Netanyahu pada Rabu (28/10) pagi setelah hasil sementara pemilu mulai menunjukkan perkembangan.
Pujian tersebut dinilai menjadi sinyal bagi Netanyahu mengenai batasan yang diinginkan Trump dalam pembentukan pemerintahan baru, terutama terkait keterlibatan Ben Gvir.
Hasil pemilu Israel yang belum menunjukkan mayoritas jelas bagi salah satu blok politik memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan Trump meningkatkan intervensinya dalam proses pembentukan pemerintahan.
Trump sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Netanyahu menjelang pemungutan suara. Kini, presiden AS itu disebut berupaya mendorong pembentukan pemerintahan persatuan.
Di sisi lain, Trump dan Netanyahu disebut memiliki kesepakatan mengenai arah hubungan kedua negara dalam dua tahun terakhir masa jabatan Trump.
Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Hasil Netanyahu di Pemilu Israel sampai PBB Minta RI Mundur dari BoP |
Pada tahun pertama, keduanya diharapkan membuka negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari tahun ini secara tuntas dan pasti.
Sementara itu, pada tahun kedua atau tahun terakhir masa jabatan Trump, Netanyahu disebut berpeluang mundur dari jabatannya. Hal tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan pengakuan bersalah atau pengaturan politik lainnya.
Pada periode yang sama, Trump juga ingin mendorong perluasan Kesepakatan Abraham, yakni kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab. Perluasan kesepakatan tersebut menjadi salah satu agenda yang ingin ditinggalkan Trump sebagai bagian dari warisan politiknya.
Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan karena terdapat perbedaan antara harapan Trump dan Netanyahu dengan kondisi politik di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, disebut telah menyampaikan kepada Trump bahwa mereka tidak bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel selama Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri.
Situasi tersebut dinilai dapat mendorong Trump mencari formula pemerintahan baru di Israel. Salah satu opsi yang disebut sedang dipertimbangkan adalah pembentukan pemerintahan persatuan dengan sistem pergantian kepemimpinan atau rotasi jabatan perdana menteri, lapor Middle East Monitor.
(mge/bac)