Pemerintah Turki berencana menyerahkan mandat kepada parlemen untuk mengizinkan pengerahan personel militer ke Arab Saudi.
Seorang anggota parlemen dari Partai AK (The Justice and Development Party) mengatakan kepada Reuters pada Rabu (21/10) bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Turki dalam pakta pertahanan yang diteken bersama Pakistan dan Arab Saudi pada Agustus lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai AK yang tak ingin diidentifikasi tersebut mengatakan bahwa mandat ini akan dikirim ke parlemen begitu rancangan undang-undang yang meratifikasi kesepakatan tersebut disetujui. Kesepakatan ini dijadwalkan diratifikasi pada Selasa (20/10).
Menurut anggota parlemen, prajurit Turki yang dikerahkan ke Saudi tidak akan terlibat dalam operasi ofensif. Ia menambahkan bahwa Ankara akan mengirim para ahli dan personel teknis lebih dulu untuk membantu pertahanan udara, teknologi peperangan elektronik, serta dukungan pertahanan lainnya.
Dua pejabat Turki sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kontribusi Turki di Saudi akan terbatas pada peralatan militer, pertukaran intelijen, dan sistem senjata. Belum ada bentuk pengerahan lain di luar hal tersebut.
Turki, Pakistan, dan Arab Saudi menandatangani pakta pertahanan di Mekkah pada Agustus lalu. Perjanjian ini menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu anggota sama dengan serangan terhadap seluruh anggota.
Sejak beberapa bulan terakhir, Saudi menjadi target gempuran kelompok milisi Houthi Yaman. Serangan Houthi dilancarkan sebagai respons atas serangan di bandara ibu kota Sanaa, Yaman, pada Juli lalu.
Turki telah mengecam serangan-serangan Houthi yang salah satunya menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga 13 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya terluka.