Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, dilaporkan tidak diundang dalam pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Israel selatan.
Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa Zamir tidak menghadiri pertemuan yang digelar di Pangkalan Udara Ovda pada Senin (19/10) itu. Ia bahkan disebut tidak mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepala Staf Zamir tidak hadir dalam pertemuan luar biasa yang diadakan tadi malam di pangkalan udara di selatan, dan dia juga tidak dipanggil," demikian laporan KAN pada Selasa (20/10).
Menurut laporan tersebut, pertemuan itu dihadiri Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Hegseth, serta sejumlah pejabat lainnya. Namun, KAN tidak menjelaskan alasan Zamir tidak diundang dalam pembicaraan yang sebelumnya tidak diumumkan kepada publik tersebut.
Media Israel juga melaporkan bahwa Netanyahu menggelar pertemuan rahasia dengan Hegseth sehari sebelumnya di pangkalan Angkatan Udara Israel di wilayah selatan negara itu.
Sementara itu, Channel 12 melaporkan kunjungan mendadak Hegseth berlangsung delapan hari sebelum pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pembahasan antara Amerika Serikat dan Israel mengenai kemungkinan dimulainya kembali operasi militer skala besar terhadap Iran.
Di tengah situasi tersebut, Zamir pada Selasa (20/10) menegaskan bahwa militer Israel tetap berada dalam kondisi siaga tinggi dan siap menghadapi menjelang pemilihan umum pekan depan.
Pemilihan tersebut akan mempertemukan blok politik pendukung Netanyahu dengan partai-partai oposisi. Persaingan berlangsung di tengah perpecahan politik yang masih berlanjut mengenai kepemimpinan dan masa depan pemerintahan Israel.
Netanyahu telah memimpin pemerintahan Israel sejak Desember 2022. Koalisi pemerintahannya secara luas digambarkan sebagai salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.
Selain menghadapi persaingan politik, Netanyahu juga menghadapi tuduhan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus berbeda.
Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Jalur Gaza.
Middle East Monitor melaporkan bahwa perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 itu telah menewaskan lebih dari 74.000 orang di Gaza.
(mge/rds)