Singapura Ancam 7 Perusahaan di RI Buntut Karhutla dan Kabut Asap

CNN Indonesia
Sabtu, 17 Okt 2026 09:32 WIB
The skyline is seen in Singapore on October 15, 2026, as the country continues to be shrouded in haze caused by fires in Indonesia. Toxic haze has covered parts of Indonesia, Malaysia and Singapore for weeks as Jakarta struggles to contain fires that
Singapura akan mengeluarkan peringatan ke-7 perusahaan di Indonesia yang teridentifikasi paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan lahan di RI. (AFP/FELINE LIM).
Jakarta, CNN Indonesia --

Singapura pada Jumat (16/10) menyatakan akan mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang mereka identifikasi sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan lahan (karhutla) di RI beberapa waktu belakangan ini.

Kebakaran hutan mereka tuduh telah menyebabkan asap beracun dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. 

Mengutip AFP, perusahaan itu antara lain; Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka sebagian besar merupakan pemasok kayu untuk industri pulp dan kayu di Sumatra.

Tak hanya itu, Singapura juga mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

"Investigasi kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia," ujar Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup, Grace Fu.

Singapura juga akan mengirimkan "preventive notice" kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Notice akan menginstruksikan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengerahkan tim pemadam kebakaran, menghentikan aktivitas pembakaran atau tindakan yang dapat memicu kebakaran baru.

Notice juga berisi permintaan kepada perusahaan itu untuk menyerahkan rencana aksi mereka kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional (National Environment Agency) Singapura.

Saat ditanya mengenai langkah apa yang dapat diambil Singapura untuk memastikan kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut, Fu mengatakan bahwa tindakan seperti "denda atau tuntutan hukum" merupakan opsi yang "sedang dipertimbangkan".

[Gambas:Video CNN]

(agt)