Pemerintah Peru berencana melarang siswi memakai cat kuku dan rok pendek ke sekolah. Pemerintah juga akan melarang siswa laki-laki berambut panjang sebagai bagian dari upaya menertibkan lingkungan pendidikan.
Rencana tersebut menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai pembatasan penampilan siswa tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah.
Presiden sayap kanan Peru, Keiko Fujimori, menyampaikan sejumlah aturan tersebut saat mengunjungi sebuah sekolah di pinggiran ibu kota Lima. Fujimori, yang terpilih pada Juli dengan mengusung agenda penegakan hukum dan ketertiban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketertiban tidak hanya harus berkuasa di jalanan, tetapi juga harus kembali ke sekolah-sekolah kita, ruang kelas kita," kata Fujimori.
Ia menguraikan sejumlah langkah untuk memperketat disiplin siswa. Salah satunya adalah mengeluarkan secara permanen "siswa yang dinilai paling nakal" dari sistem pendidikan.
Pemerintah juga berencana melarang penggunaan riasan wajah dan pewarna rambut, serta rambut panjang bagi siswa laki-laki.
Menteri Pendidikan Peru, Jose Chang, mengatakan aturan tersebut turut mencakup larangan memakai cat kuku dan pengaturan panjang rok seragam sekolah.
Selain itu, Fujimori dan Chang mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan telepon seluler di sekolah tanpa izin guru.
Fujimori menyatakan berbagai usulan tersebut bertujuan mengatasi perundungan, pelecehan seksual, dan kekerasan di ruang kelas.
Namun, dua organisasi non pemerintah yang berfokus pada isu perempuan, Gerakan Manuela Ramos dan Pusat Perempuan Peru Flora Tristan, menolak alasan pemerintah tersebut.
"Mengontrol aspek-aspek seperti rambut atau riasan wajah tidak mencegah pelecehan seksual atau bentuk kekerasan sekolah lainnya," kata kedua organisasi tersebut, seperti dilaporkan New Straits Times.
Koordinator Hak Asasi Manusia Nasional Peru juga mengecam rencana pembatasan itu. Organisasi tersebut menyebut kebijakan yang diusulkan pemerintah sebagai tindakan "populis dan otoriter".
Pemerintah Peru akan membuka konsultasi publik sebelum mengadopsi usulan tersebut.