Sebanyak 4.500 narapidana di penjara Inggris dan Wales dibebaskan lebih awal guna mencegah penjara kepenuhan.
BBC melaporkan pemerintah Inggris mencetuskan aturan baru untuk mengantisipasi fasilitas penjara mencapai kapasitas maksimum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan aturan ini, 4.500 tahanan yang memenuhi syarat akan dibebaskan dalam beberapa tahap. Gelombang pertama mencakup 700 napi yang dijadwalkan menghirup udara segar pada Kamis (1/10).
Total ada 10 gelombang pemulangan tahanan, dengan yang terakhir rencananya dilakukan pada Juni 2027. Napi yang masuk dalam gelombang pertama yaitu yang dibui selama 19 bulan.
Menurut data Kementerian Kehakiman, penjara-penjara di Inggris dan Wales tak lagi bisa menampung tahanan dalam beberapa bulan ke depan. Per 28 September saja, ada 87.499 napi di sel, yang artinya populasi penjara sudah mencapai 98,2 persen.
Sejumlah pihak telah mengkritik aturan baru ini karena menilai bahwa otoritas kekurangan sumber daya untuk memantau ribuan penjahat yang berada di tengah masyarakat.
Pemerintah telah menyatakan bahwa para napi yang dibebaskan akan tetap tunduk pada aturan ketat, termasuk dengan menggunakan electronic tagging atau alak pelacak.
"Saya tahu tingkat kekhawatiran dan mungkin kemarahan akan sangat tinggi. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ini bukanlah situasi di mana ada solusi yang baik. Hanya ada serangkaian pilihan yang sangat sulit yang harus kita ambil," ucap Menteri Keuangan Inggris James Murray kepada BBC.
Murray berujar saat ini sistem penjara berada di ambang kehancuran. Tanpa pembebasan dini, Inggris bakal menghadapi situasi di mana kriminal yang ditangkap sekarang tidak bisa masuk penjara karena terlalu padat.
"Saya tidak bisa menjamin secara pasti apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa memberi tahu masyarakat bahwa kami telah melakukan segala cara untuk mengurangi jumlah napi yang dibebaskan," lanjutnya.
Program pembebasan dini ini pertama kali diperkenalkan oleh Partai Konservatif. Lebih dari 10.000 napi dibebaskan lebih awal pada Oktober 2023 hingga September 2024 dalam skema ini.
Pemerintahan mantan Perdana Menteri Keir Starmer telah menelurkan Undang-Undang Penghukuman guna mengatasi krisis kapasitas penjara, yang menetapkan bahwa pelaku kejahatan yang seharusnya menjalani 40 persen atau 50 persen hukumannya di penjara akan keluar setelah menjalani sepertiga masa hukuman.
Sementara narapidana yang sebelumnya menjalani dua pertiga masa kerangkeng akan keluar setelah setengahnya rampung.
Di bawah pemerintahan Andy Burnham, jumlah tahanan yang dibebaskan dalam skema ini dipangkas dari 6.000 menjadi 4.500. Burnham meninjau ulang persyaratannya, dengan menghapus kriteria kelayakan untuk kasus pembunuhan, pelecehan seksual terhadap anak, dan kasus yang menyebabkan atau membiarkan kematian seorang anak.
Komisioner Korban London, Andrea Simon, mewanti-wanti bahwa alat pelacak para kriminal tidak bisa mencegah mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Benda tersebut cuma memberi tahu petugas di mana lokasi real-time mereka.
Menurut aturan, napi yang dibebaskan dalam program ini bisa kembali dijebloskan ke penjara jika melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Ketentuan ini termasuk melakukan kejahatan lain, menghubungi korban, atau tinggal di alamat yang tidak disetujui pihak berwenang.
Pemerintah juga telah memperkenalkan zona batasan yang membolehkan narapidana bergerak hanya dalam area geografis tertentu, sehingga meminimalisir kemungkinan korban bertemu dengan mereka.
(blq/rds)