Mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay memenangkan Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2026.
Komite Nobel Norwegia menyatakan penghargaan ini diberikan ke seseorang yang punya keberanian dan integritas luar biasa setelah memimpin jalan menuju tatanan hukum global yang lebih komprehensif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anugrah penghargaan ini diberikan atas upaya untuk mempromosikan perdamaian dan hukum internasional," demikian pernyataan komite, dalam rilis resmi PBB, Jumat (9/10).
Pillay dianggap punya peran penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida bisa dituntut.
Pillay menjadi kepala hak asasi manusia PBB pada September 2008 hingga 2014. Namun, karier dia berlangsung lebih dari 50 tahun memerangi apartheid hingga membela warga sipil di zona konflik.
Pillay juga pernah menjabat Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB soal Palestina dan diangkat sebagai hakim di Pengadilan Kriminal Internasional Rwanda (ICTR) dan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.
Eks ketua HAM PBB itu lahir di Afrika Selatan dan merupakan perempuan non-kulit putih pertama yang mendirikan praktik hukum di Afsel.
Sebagai pengacara, dia bertindak membela aktivis anti-apartheid yang mengungkap penyiksaan dan membantu menegakkan hak-hak penting bagi tahanan di Pulau Robben.
"Ada benang merah yang menghubungkan karya awalnya dalam membela Nelson Mandela dan tokoh lain yang menolak apartheid hingga pengabdiannya sebagai hakim dalam beberapa kasus pengadilan internasional penting di zaman kita," demikian menurut komite nobel.
Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Ijazah Wapres RI Dipajang Kampus Top sampai Malaysia Desak RI |
Pengalaman dan perjuangan anti-apartheidnya telah membentuk keyakinan Pillay. Nilai-nilai ini dibawa saat menjadii hakim di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).
Ketika di ICTR, Pillay membantu menetapkan preseden hukum yang inovatif dalam perjuangan melawan genosida dan kekerasan berbasis gender.
Sebagai kepala hak asasi manusia PBB, ia juga terus memperjuangkan partisipasi masyarakat sipil dan suara korban dalam membentuk standar hak asasi manusia global.
(isa/bac)